Tekan Tingginya Harga Obat, PDIP Sarankan Kurangi Jalur Birokrasi
loading...
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, M Nabil Haroen menyebut perbaikan sistem distribusi dan pengadaan obat mesti mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP , Muchamad Nabil Haroen menyebut perbaikan sistem distribusi dan pengadaan obat mesti mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu. Hal ini untuk menekan tingginya harga obat di pasaran.
"Memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan," kata Nabil dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/7/2024).
Pemerintah juga diminta melakukan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat. Hal ini, kata dia, juga harus diikuti dengan mengawasi pelaksanaan regulasi itu.
"Agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi," ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga meminta pemerintah mengambil peran lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi harga obat di pasaran, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri. Termasuk melakukan kerja sama antara tiap lembaga dan Kementerian terkait.
"Diperlukan kerja sama yang erat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi," sambungnya.
Nabil juga menyarankan agar menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat agar lebih efisien dan transparan.
"Dua minggu ke depan, akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia," tuturnya.
"Memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan," kata Nabil dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/7/2024).
Pemerintah juga diminta melakukan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat. Hal ini, kata dia, juga harus diikuti dengan mengawasi pelaksanaan regulasi itu.
"Agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi," ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga meminta pemerintah mengambil peran lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi harga obat di pasaran, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri. Termasuk melakukan kerja sama antara tiap lembaga dan Kementerian terkait.
"Diperlukan kerja sama yang erat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi," sambungnya.
Nabil juga menyarankan agar menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat agar lebih efisien dan transparan.
"Dua minggu ke depan, akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
