Menko PMK Apresiasi 3 Inovasi Pelayanan Ibadah Haji Tahun 2024
Sabtu, 06 Juli 2024 - 12:25 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengapresiasi tiga inovasi pelayanan pelaksanaan ibadah haji 1445 H/2024 M. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhadjir Effendy mengapresiasi tiga inovasi pelayanan pelaksanaan ibadah haji 1445 H/2024 M. Inovasi pelayanan haji dipandang mampu menekan jumlah jemaah yang sakit dan wafat di Arab Saudi.
Hal itu diungkapkan Muhadjir saat rapat koordinasi bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Duta Besar RI Riyadh, Konsulat Jenderal RI Jeddah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pasca puncak pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M di Kantor Urusan Haji Indonesia KJRI, Jeddah, Arab Saudi.
Baca juga: Haji 2024: 3 Juta Rute Pesawat, 34 Juta Botol Zamzam Didistribusikan
"Tiga inovasi pelayanan ibadah haji tahun 2024 tersebut di antaranya mewajibkan istithaah kesehatan terhadap jemaah haji sebagai upaya preventif menurunkan angka kematian, pemberlakuan skema murur saat mabit di Muzdalifah, dan menambah layanan fast track pada dua embarkasi (Solo dan Surabaya)," ujarn Muhadjir dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).
Muhadjir pun menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat memperluas kesempatan Indonesia untuk memasarkan produk-produk Tanah Air di sana.
"Untuk itu, selain fokus pada pelayanan ibadah haji, Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk bisa bersinergi dalam mendorong peningkatan pasar produk Indonesia di Arab Saudi," paparnya.
Selain itu, Menko Muhadjir juga menegaskan agar pengiriman daging dam jemaah haji Indonesia ke Tanah Air untuk dapat dilakukan pada tahun ini.
“Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program prioritas pemerintah, yaitu penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem,” terang Muhadjir.
Baca juga: 11 Pati TNI AD Naik Pangkat, Ini Nama-namanya
Proses pengawalan pengiriman daging dam ke Indonesia akan terus dilakukan oleh Kemenko PMK melalui koordinasi intensif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya yang terlibat.
Hal itu diungkapkan Muhadjir saat rapat koordinasi bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Duta Besar RI Riyadh, Konsulat Jenderal RI Jeddah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pasca puncak pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M di Kantor Urusan Haji Indonesia KJRI, Jeddah, Arab Saudi.
Baca juga: Haji 2024: 3 Juta Rute Pesawat, 34 Juta Botol Zamzam Didistribusikan
"Tiga inovasi pelayanan ibadah haji tahun 2024 tersebut di antaranya mewajibkan istithaah kesehatan terhadap jemaah haji sebagai upaya preventif menurunkan angka kematian, pemberlakuan skema murur saat mabit di Muzdalifah, dan menambah layanan fast track pada dua embarkasi (Solo dan Surabaya)," ujarn Muhadjir dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).
Muhadjir pun menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat memperluas kesempatan Indonesia untuk memasarkan produk-produk Tanah Air di sana.
"Untuk itu, selain fokus pada pelayanan ibadah haji, Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk bisa bersinergi dalam mendorong peningkatan pasar produk Indonesia di Arab Saudi," paparnya.
Selain itu, Menko Muhadjir juga menegaskan agar pengiriman daging dam jemaah haji Indonesia ke Tanah Air untuk dapat dilakukan pada tahun ini.
“Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program prioritas pemerintah, yaitu penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem,” terang Muhadjir.
Baca juga: 11 Pati TNI AD Naik Pangkat, Ini Nama-namanya
Proses pengawalan pengiriman daging dam ke Indonesia akan terus dilakukan oleh Kemenko PMK melalui koordinasi intensif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya yang terlibat.
(kri)
Lihat Juga :
