Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok ke Pengurus Pusat PDIP
Jum'at, 05 Juli 2024 - 20:13 WIB
loading...
A
A
A
"Tetapi memiliki kemampuan profesional, memiliki komitmen ideologis, memiliki kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang sehingga pilkada bukan menjadi konsensus elit yang kemudian melakukan pengaturan dan kemudian membawa jarak dengan rakyatnya," sambungnya.
Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk dalam struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. "Karena kemampuan Pak Adian juga di dalam memberikan penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai," ucap Hasto.
Selain itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism.
Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. "Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," kata Hasto.
"Sehingga masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, kemudian ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, ada Rano Karno di Bidang Kebudayaan, sehingga politik nanti akan mencerminkan suatu estetika dalam kebudayaan itu," tandas Hasto.
Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk dalam struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. "Karena kemampuan Pak Adian juga di dalam memberikan penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai," ucap Hasto.
Selain itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism.
Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. "Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," kata Hasto.
"Sehingga masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, kemudian ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, ada Rano Karno di Bidang Kebudayaan, sehingga politik nanti akan mencerminkan suatu estetika dalam kebudayaan itu," tandas Hasto.
(rca)
Lihat Juga :
