Anggota DPR: Pemberantasan Judi Online Butuh Ketegasan
Kamis, 04 Juli 2024 - 19:36 WIB
loading...
Anggota DPR Adde Rosi Khoerunnisa menilai pemberantasan judi online (Judol) butuh ketegasan. Foto/Ilustrasi/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Adde Rosi Khoerunnisa menilai pemberantasan judi online (Judol) butuh ketegasan. Diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judol telah dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Satgas ini harus tegas, sehingga pemberantasan judi online tidak hanya menyentuh pemain, tapi juga bandar. “Pemberantasan judi online mesti ada sinergi. Komunikasi dan ketegasan dari Satgas jangan hanya menangkap pelaku judi, tapi juga mafia-mafia besarnya,” kata Adde Rosi, Kamis (4/7/2024).
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah untuk terus memantau situs-situs yang jika terindikasi menjadi ruang judi online, bisa segera ditutup. "Berdasarkan data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, red), aliran dana judi online sangat fantastis," tuturnya.
Satgas Judi Online dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sedangkan anggota terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah di beberapa daerah juga membentuk Satgas Judi Online agar upaya pemberantasan judi online semakin efektif.
Beberapa hari setelah dibentuk, Satgas Judi Online bentukan Presiden Jokowi berhasil mengungkap ada lima ribu rekening mencurigakan terkait judi online. Judi online melibatkan berbagai profesi, termasuk aparatur penegak hukum, anggota dewan, hingga pegawai negeri.
Adde mengapresiasi kinerja Satgas Judi Online. "Saya lihat kinerja Satgas sudah menunjukan keberhasilannya," pungkasnya.
Presiden Jokowi secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi baik daring maupun online. Dirinya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online.
“Jangan judi. Jangan judi. Jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” tegasnya..
Presiden Jokowi juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.
“Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekadar gim iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita,” kata Jokowi.
Satgas ini harus tegas, sehingga pemberantasan judi online tidak hanya menyentuh pemain, tapi juga bandar. “Pemberantasan judi online mesti ada sinergi. Komunikasi dan ketegasan dari Satgas jangan hanya menangkap pelaku judi, tapi juga mafia-mafia besarnya,” kata Adde Rosi, Kamis (4/7/2024).
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah untuk terus memantau situs-situs yang jika terindikasi menjadi ruang judi online, bisa segera ditutup. "Berdasarkan data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, red), aliran dana judi online sangat fantastis," tuturnya.
Satgas Judi Online dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sedangkan anggota terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain itu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah di beberapa daerah juga membentuk Satgas Judi Online agar upaya pemberantasan judi online semakin efektif.
Beberapa hari setelah dibentuk, Satgas Judi Online bentukan Presiden Jokowi berhasil mengungkap ada lima ribu rekening mencurigakan terkait judi online. Judi online melibatkan berbagai profesi, termasuk aparatur penegak hukum, anggota dewan, hingga pegawai negeri.
Adde mengapresiasi kinerja Satgas Judi Online. "Saya lihat kinerja Satgas sudah menunjukan keberhasilannya," pungkasnya.
Presiden Jokowi secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi baik daring maupun online. Dirinya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian baik secara offline maupun online.
“Jangan judi. Jangan judi. Jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha,” tegasnya..
Presiden Jokowi juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik judi. Mulai dari kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya tindakan kejahatan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat.
“Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekadar gim iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita,” kata Jokowi.
(rca)
Lihat Juga :
