Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Perindo: Wajah Buruk Pendidikan Indonesia
Rabu, 03 Juli 2024 - 19:55 WIB
loading...
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung mahasiswa memakai pinjaman online (pinjol) untuk bayar biaya kuliah. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pedesaan dan Potensi Kedaerahan Gardian Muhammad merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mendukung mahasiswa memakai pinjaman online (pinjol) untuk bayar biaya kuliah.
"Yang pertama, pernyataan ini adalah pernyataan yang sembrono. Pemerintah malah menyarankan untuk berutang demi membayar uang kuliah. Ini adalah komersialisasi pendidikan secara berlebihan," ujar Gardian, Rabu (3/7/2024).
Baca juga: Kisah Pilu Mahasiswa ITB Kesulitan Bayar Uang Kuliah, Terpaksa Pakai Pinjol
Menurut dia, pinjaman online saat ini menjadi masalah yang serius dan fundamental. "Meskipun menurut Pak Muhadjir pada akhirnya tergantung pada penggunaannya, namun faktanya pinjol menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Saat ini terdapat 2,7 juta orang Indonesia yang mengakses judi online dan didominasi anak muda. Jangan sampai ini menimbulkan masalah baru," ungkapnya.
Alih-alih meringankan yang harus pemerintah lakukan saat ini justru membuat kebijakan bagaimana agar biaya pendidikan murah dan terjangkau. Misalnya memberikan kesempatan dan bantuan yang meringankan, kesempatan mendapatkan beasiswa bagi yang terkendala ekonomi dan lain sebagainya.
"Pemerintah berpandangan bahwa di negara lain pun terdapat student loans. Namun, yang harus digarisbawahi adalah keduanya berbeda. Di luar negeri, jangka waktu/tenornya bisa panjang (sampai 10 tahun)," kata Gardian.
Student loans di luar negeri memang diadaptasi untuk masalah ini, tapi tenor pengembaliannya panjang, bahkan sampai 10 tahun.
"Pinjol berpotensi menjadi wajah buruk pendidikan di Indonesia. Jangan sampai ini menjadi masalah berikutnya mengingat pinjol selalu identik dengan pemerasan pada akhirnya," kata Gardian.
Dia menuturkan UU Nomor 12 Tahun 2012 harus ditinjau ulang khususnya dalam pasal yang memperbolehkan kampus/perguruan tinggi membuat kegiatan yang berpotensi menghasilkan profit termasuk menarik uang kuliah berapa pun.
Partai Perindo berpegang teguh mendukung pemerataan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses semua orang (inklusif). Karena sejatinya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menyejahterakan dan memberdayakan.
"Pendidikan yang dapat diakses semua orang, tidak melihat latar belakang agar kita dapat mengamalkan amanat pendiri bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Gardian.
"Yang pertama, pernyataan ini adalah pernyataan yang sembrono. Pemerintah malah menyarankan untuk berutang demi membayar uang kuliah. Ini adalah komersialisasi pendidikan secara berlebihan," ujar Gardian, Rabu (3/7/2024).
Baca juga: Kisah Pilu Mahasiswa ITB Kesulitan Bayar Uang Kuliah, Terpaksa Pakai Pinjol
Menurut dia, pinjaman online saat ini menjadi masalah yang serius dan fundamental. "Meskipun menurut Pak Muhadjir pada akhirnya tergantung pada penggunaannya, namun faktanya pinjol menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Saat ini terdapat 2,7 juta orang Indonesia yang mengakses judi online dan didominasi anak muda. Jangan sampai ini menimbulkan masalah baru," ungkapnya.
Alih-alih meringankan yang harus pemerintah lakukan saat ini justru membuat kebijakan bagaimana agar biaya pendidikan murah dan terjangkau. Misalnya memberikan kesempatan dan bantuan yang meringankan, kesempatan mendapatkan beasiswa bagi yang terkendala ekonomi dan lain sebagainya.
"Pemerintah berpandangan bahwa di negara lain pun terdapat student loans. Namun, yang harus digarisbawahi adalah keduanya berbeda. Di luar negeri, jangka waktu/tenornya bisa panjang (sampai 10 tahun)," kata Gardian.
Student loans di luar negeri memang diadaptasi untuk masalah ini, tapi tenor pengembaliannya panjang, bahkan sampai 10 tahun.
"Pinjol berpotensi menjadi wajah buruk pendidikan di Indonesia. Jangan sampai ini menjadi masalah berikutnya mengingat pinjol selalu identik dengan pemerasan pada akhirnya," kata Gardian.
Dia menuturkan UU Nomor 12 Tahun 2012 harus ditinjau ulang khususnya dalam pasal yang memperbolehkan kampus/perguruan tinggi membuat kegiatan yang berpotensi menghasilkan profit termasuk menarik uang kuliah berapa pun.
Partai Perindo berpegang teguh mendukung pemerataan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses semua orang (inklusif). Karena sejatinya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menyejahterakan dan memberdayakan.
"Pendidikan yang dapat diakses semua orang, tidak melihat latar belakang agar kita dapat mengamalkan amanat pendiri bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Gardian.
(jon)
Lihat Juga :
