Gelar Rakor, Ketum REI Siap Jalankan Program Pemerintahan Prabowo
loading...
Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik 20 Oktober 2024 menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Hal ini disambut baik oleh Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto.
Joko Suranto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis 27 Mei 2024, mengaku siap menjalankan program Pemerintahan Prabowo tersebut. Kata Joko, secara politis, kepastian kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut.
"Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).
"Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP," tambahnya.
Lewat fasilitas inilah, kata Joko, negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. "Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat," ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.
Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan lima orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia.
Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.
"Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah," papar Joko.
Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. "Apa kriterianya? Antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit," tutupnya.
Diketahui, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit atau mendekati 50 persen dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166.000 unit.
Sementara merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.
Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.
"Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas," tegas Joko Suranto.
Rakor DPP dan DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).
Joko Suranto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kamis 27 Mei 2024, mengaku siap menjalankan program Pemerintahan Prabowo tersebut. Kata Joko, secara politis, kepastian kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang tersebut.
"Sebab masyarakat akan berpikir bagaimana dapat menyiapkan anggaran untuk membangun 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).
"Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP," tambahnya.
Lewat fasilitas inilah, kata Joko, negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. "Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat," ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.
Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan lima orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI, karena di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia.
Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.
"Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah," papar Joko.
Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. "Apa kriterianya? Antara lain rumah sudah selesai dibangun, serta konsumennya sudah berproses di bank dan sudah siap untuk akad-kredit," tutupnya.
Diketahui, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit atau mendekati 50 persen dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166.000 unit.
Sementara merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.
Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.
"Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas," tegas Joko Suranto.
Rakor DPP dan DPD REI se-Indonesia ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Saiful Islam (Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Fitrah Nur (Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR), Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner BP Tapera) dan Hirwandi Gafar (Direktur Consumer Bank BTN).
(kri)
Explore More