PDIP Jawab Isu Hasto Kristiyanto Bakal Diganti
Senin, 24 Juni 2024 - 20:45 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menjawab isu pergantian Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Said membantah isu tersebut.
Diketahui, isu ini mencuat setelah Hasto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024.
"Terhadap isu pergantian Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, sampai sekarang ini saya tidak mendengar isu itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Bahkan, kata dia, isu itu juga tidak pernah mencuat dalam internal atau justru pada rapat-rapat PDIP. Oleh karenanya, Said menegaskan bahwa tidak ada isu pergantian kursi sekjen PDIP tersebut.
"Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Said mengatakan, jika ini dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap Hasto oleh KPK, maka biarkanlah itu menjadi kewenangan KPK. Jangan kemudian ada pihak yang ingin melakukan, penilaian sepihak, atau justru mengganggu kerja-kerja KPK dengan membuat kegaduhan semacam itu.
"PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," tuturnya.
Diketahui, isu ini mencuat setelah Hasto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024.
"Terhadap isu pergantian Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, sampai sekarang ini saya tidak mendengar isu itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Bahkan, kata dia, isu itu juga tidak pernah mencuat dalam internal atau justru pada rapat-rapat PDIP. Oleh karenanya, Said menegaskan bahwa tidak ada isu pergantian kursi sekjen PDIP tersebut.
"Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Said mengatakan, jika ini dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap Hasto oleh KPK, maka biarkanlah itu menjadi kewenangan KPK. Jangan kemudian ada pihak yang ingin melakukan, penilaian sepihak, atau justru mengganggu kerja-kerja KPK dengan membuat kegaduhan semacam itu.
"PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," tuturnya.
(rca)
Lihat Juga :
