Kisruh Revisi UU Penyiaran, Dewan Pers: Perlu, tapi Jangan Membuat Demokrasi Mundur
Jum'at, 14 Juni 2024 - 19:13 WIB
loading...
A
A
A
"Kemudian, dipertegas di Pasal 42 kalau tak salah, ada kewenangan sengketa pers. Mengapa kami menolak pasal ini? Karena jelas ini akan bertubrukan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artinya ini akan ada tumpang tindih kewenangan. Nah, ini yang berbahaya," katanya.
Tak hanya itu, pihaknya tak sepakat dengan Pasal 50 huruf B yang melarang penayangan jurnalisme investigasi. Menurut dia, keberadaan klausul itu memangkas kemerdekaan pers.
"Pelarangan jurnalisme investigasi di Pasal 50 B di RUU Penyiaran jelas memangkas kemerdekaan pers," ujar Yadi.
Dia mengingatkan keberadaan Pasal 1 UU Pers yang menjelaskan tugas wartawan yakni mencari, mengolah, hingga menyiarkan informasi menjadi berita ke khalayak. "Ini adalah salah satu definisi penting yang harus dipahami," ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya tak sepakat dengan Pasal 50 huruf B yang melarang penayangan jurnalisme investigasi. Menurut dia, keberadaan klausul itu memangkas kemerdekaan pers.
"Pelarangan jurnalisme investigasi di Pasal 50 B di RUU Penyiaran jelas memangkas kemerdekaan pers," ujar Yadi.
Dia mengingatkan keberadaan Pasal 1 UU Pers yang menjelaskan tugas wartawan yakni mencari, mengolah, hingga menyiarkan informasi menjadi berita ke khalayak. "Ini adalah salah satu definisi penting yang harus dipahami," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
