Survei Indikator Ungkap Penilaian Publik Soal Bantuan Corona Pemerintah
Kamis, 20 Agustus 2020 - 17:24 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sembako dari pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) dinilai masih sangat kurang.
Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia terhadap pemuka opini bertajuk Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan Covid-19 yang diumumkan hari ini.
Dari pertanyaan yang diajukan Indikator saat survei, mayoritas responden menilai bantuan sembako dan BLT Covid-19 sangat kurang.
"Mayoritas menilai kurang atau sangat kurang, 56,6 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei secara daring, Kamis (20/8/2020).(Baca juga: Positif Covid-19 Bertambah 2.266 Kasus, Berikut Sebaran di 34 Provinsi )
Sementara itu, 38,2% responden menjawab cukup. Sebanyak 3,9% responden lainnya menjawab sangat cukup. Kemudian, 1,3 % responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhanuddin menjelaskan, responden survei adalah pemuka opini nasional dan daerah (provinsi), yakni sebanyak 304 orang yang tersebar di 20 kota di Indonesia.
Responden bermukim di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Serang, Denpasar, Mataram, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Makassar dan Jayapura.(Baca juga: Gatot Nurmantyo Tegaskan KAMI Tak Akan Jadi Partai Politik )
Responden adalah tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan Covid-19. Mereka di antaranya berprofesi akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.
"Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini maka pemilihan responden tidakbdilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah," ujarnya.(Baca juga: Survei, Mayoritas Elite Nilai Kinerja Pemerintah Atasi Corona di Bawah 50% )
Oleh karena itu, kata dia, hasil survei lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia.
"Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak dan terdiri atas pemuka opini yang sering menjadi rujukan maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya," tuturnya.
Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia terhadap pemuka opini bertajuk Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan Covid-19 yang diumumkan hari ini.
Dari pertanyaan yang diajukan Indikator saat survei, mayoritas responden menilai bantuan sembako dan BLT Covid-19 sangat kurang.
"Mayoritas menilai kurang atau sangat kurang, 56,6 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei secara daring, Kamis (20/8/2020).(Baca juga: Positif Covid-19 Bertambah 2.266 Kasus, Berikut Sebaran di 34 Provinsi )
Sementara itu, 38,2% responden menjawab cukup. Sebanyak 3,9% responden lainnya menjawab sangat cukup. Kemudian, 1,3 % responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhanuddin menjelaskan, responden survei adalah pemuka opini nasional dan daerah (provinsi), yakni sebanyak 304 orang yang tersebar di 20 kota di Indonesia.
Responden bermukim di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Serang, Denpasar, Mataram, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Makassar dan Jayapura.(Baca juga: Gatot Nurmantyo Tegaskan KAMI Tak Akan Jadi Partai Politik )
Responden adalah tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan Covid-19. Mereka di antaranya berprofesi akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.
"Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini maka pemilihan responden tidakbdilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah," ujarnya.(Baca juga: Survei, Mayoritas Elite Nilai Kinerja Pemerintah Atasi Corona di Bawah 50% )
Oleh karena itu, kata dia, hasil survei lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia.
"Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak dan terdiri atas pemuka opini yang sering menjadi rujukan maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
