Hasto PDIP: Bagi-bagi Tambang Cara Pandang Kolonialisme, Bukan Falsafah Bung Karno
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembagian konsesi tambang bukan cara pandang Presiden ke-1 RI Soekarno. Gagasan itu merupakan cara pandang kolonialisme Belanda. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembagian konsesi tambang bukan cara pandang Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno. Gagasan itu merupakan cara pandang kolonialisme Belanda.
"Kalau tambang sekarang dibagi-bagi ini cara pandangnya masih cara pandang kolonialisme Belanda itu bukan cara pandang falsafah Bung Karno," kata Hasto dalam diskusi memperingati Harlah ke-123 Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Menurut dia, konsesi izin tambang harus diberikan kepada rakyat secara keseluruhan. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan falsafah Pancasila.
"Jadi tambang diberikan kepada sebesar-besarnya untuk rakyat ini seharusnya kalau kita konsisten," kata Hasto.
Dia menuturkan Bung Karno selalu berupaya melawan bentuk kolonialisme, salah satunya upaya pembungkaman suara kritis. "Kalau sekarang hanya untuk berbicara dibungkam dengan hukum, itu kolonialisme baru," ujarnya.
Pemerintah telah memberi restu konsesi tambang kepada ormas keagamaan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Beleid itu diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024. Dalam aturan itu, pemerintah menyisipkan tambahan satu pasal yakni pasal 83A. Pasal 83A ayat 1 berbunyi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan.
"Kalau tambang sekarang dibagi-bagi ini cara pandangnya masih cara pandang kolonialisme Belanda itu bukan cara pandang falsafah Bung Karno," kata Hasto dalam diskusi memperingati Harlah ke-123 Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Menurut dia, konsesi izin tambang harus diberikan kepada rakyat secara keseluruhan. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan falsafah Pancasila.
"Jadi tambang diberikan kepada sebesar-besarnya untuk rakyat ini seharusnya kalau kita konsisten," kata Hasto.
Dia menuturkan Bung Karno selalu berupaya melawan bentuk kolonialisme, salah satunya upaya pembungkaman suara kritis. "Kalau sekarang hanya untuk berbicara dibungkam dengan hukum, itu kolonialisme baru," ujarnya.
Pemerintah telah memberi restu konsesi tambang kepada ormas keagamaan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Beleid itu diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024. Dalam aturan itu, pemerintah menyisipkan tambahan satu pasal yakni pasal 83A. Pasal 83A ayat 1 berbunyi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Lihat Juga :
(jon)
