Jokowi Enggan Komentari Kritikan Ketum PDIP Megawati pada Pemerintah
Senin, 27 Mei 2024 - 19:38 WIB
loading...
Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi perihal kritik yang dilontarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintah pada Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Jokowi menyebut apa yang disampaikan Megawati merupakan kepentingan internal PDIP.
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi internal PDI Perjuangan," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mengaku tidak akan mengomentari kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP itu. "Saya tidak akan mengomentari," kata Jokowi.
Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghujani pemerintah dengan kritik keras pada Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Atas kritikan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dalam posisi menanggapi.
Dalam Rakernas PDIP, Megawati menyinggung soal pemimpin otoriter populis, kelahiran reformasi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, hingga menyinggung RUU Mahkamah Konstitusi (MK) juga revisi UU Penyiaran.
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi internal PDI Perjuangan," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mengaku tidak akan mengomentari kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP itu. "Saya tidak akan mengomentari," kata Jokowi.
Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghujani pemerintah dengan kritik keras pada Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Atas kritikan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dalam posisi menanggapi.
Dalam Rakernas PDIP, Megawati menyinggung soal pemimpin otoriter populis, kelahiran reformasi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, hingga menyinggung RUU Mahkamah Konstitusi (MK) juga revisi UU Penyiaran.
(abd)
Lihat Juga :
