Warga Boleh Mudik dengan Syarat, Demokrat Sebut Pemerintah Ruwet
Jum'at, 01 Mei 2020 - 15:26 WIB
loading...
Kebijakan baru pemerintah yang memperbolehkan warga untuk mudik dengan syarat mendapatkan surat izin, mendapat kritikan dari Fraksi Partai Demokrat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan baru pemerintah yang memperbolehkan warga untuk mudik dengan syarat mendapatkan surat izin dari 3 instansi yakni, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat kritikan dari Fraksi Partai Demokrat.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan mengatakan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi ini dinilai ruwet karena berbeda dan saling mengkoreksi satu sama lain.
"Saya seperti kata Pak Jokowi saja, ruwet, ruwet, ruwet. Yang bikin ruwet kan pemerintah dari awal, dengan pragmatisme dan kelabakan setelah meremehkan di awal itu, pemerintah kemudian memilih PSBB. Nah PSBB ini menimbulkan semua kekacauan itu karena PSBB ini nggak bisa tegas sehingga kemudian di masyarakat tidak maksimal diterapkan tapi di sisi pemerintah mau melaksanakan juga multitafsir," kata Anggota Komisi V DPR Irwan saat dihubungi, Jumat (1/5/2020).
(Baca juga: Warga Nekat Mudik Perlu Ditindak Tegas Aparat)
Menurut Irwan, perbedaan kebijakan tersebut tidak akan terjadi jika yang diterapkan adalah karantina wilayah karena semua area ditutup dan pemerintah tinggal menghidupi rakyatnya. Kalau seperti ini, semua kebijakan yang dikeluarkan justru membuat publik makin bingung.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan mengatakan, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi ini dinilai ruwet karena berbeda dan saling mengkoreksi satu sama lain.
"Saya seperti kata Pak Jokowi saja, ruwet, ruwet, ruwet. Yang bikin ruwet kan pemerintah dari awal, dengan pragmatisme dan kelabakan setelah meremehkan di awal itu, pemerintah kemudian memilih PSBB. Nah PSBB ini menimbulkan semua kekacauan itu karena PSBB ini nggak bisa tegas sehingga kemudian di masyarakat tidak maksimal diterapkan tapi di sisi pemerintah mau melaksanakan juga multitafsir," kata Anggota Komisi V DPR Irwan saat dihubungi, Jumat (1/5/2020).
(Baca juga: Warga Nekat Mudik Perlu Ditindak Tegas Aparat)
Menurut Irwan, perbedaan kebijakan tersebut tidak akan terjadi jika yang diterapkan adalah karantina wilayah karena semua area ditutup dan pemerintah tinggal menghidupi rakyatnya. Kalau seperti ini, semua kebijakan yang dikeluarkan justru membuat publik makin bingung.
Lihat Juga :
