Catatan atas Pidato Megawati, Hampir Bisa Dipastikan PDIP Mengambil Sikap Oposisi

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) diperkirakan mengambil sikap menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu tercermin dari beragam kritikan yang disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato pembukaan Rakernas V PDIP .

Menurut pengamat politik Ahmad Khoirul Umam, cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, “PDIP tahan banting”, “takut atau tidak?”, “berani apa tidak”? merupakan indikasi kuat PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Megawati juga mengaku tidak ada masalah jika ada yang menganggap dirinya provokator. Putri Bung Karno ini mengatakan, dirinya provokator demi kebenaran dan keadilan. "Sikap ini mempertegas PDIP tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu," kata Umam dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Jumat (24/5/2024).

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadin ini menambahkan, Megawati juga meluncurkan serangan balik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Terhadap Prabowo, serangan balik Megawati itu termanifestasikan dalam responsnya yang meng-embrace bahwa memang dirinya anak biologis Bung Karno dan secara ideologis membenarkan Soekarno milik semua rakyat Indonesia.



Sedangkan serangan secara implisit berkali-kali diluncurkan Megawati untuk Joko Widodo, dengan menyatakan bahwa, jika ada di dalam PDIP jangan goyah dengan keyakinan dan nilai-nilai perjuangannya. Megawati mengingatkan para kadernya untuk tidak setengah-setengah dalam berjuang.

"Bagi mereka yang goyah-goyah dan mbalelo, Megawati meneriakkan, “keluar kamu!”. Kalimat pengusiran itu secara implisit bisa dialamatkan kepada Jokowi dan keluarganya, yang dituding Megawati sebagai pihak yang goyah dalam pendirian, sehingga dinilai wajar jika tidak kuat bertahan di PDIP."

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) menambahkan, Megawati juga menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan, Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan. Karena itu, Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).



Menurut Megawati, pemilu dianggap tidak berjalan secara jujur dan adil, karena pemilu telah dijalankan secara abu-abu dan direkayasa. Megawati juga menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.