Menhan: Banyak Perwira Tinggi TNI Nonjob
Jum'at, 25 Januari 2019 - 10:11 WIB
Menhan: Banyak Perwira Tinggi TNI Nonjob
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut banyak perwira tinggi dan perwira menengah TNI tidak mendapatkan jabatan atau nonjob.
Dia pun telah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “(Membicarakan dengan Presiden) masalah bagaimana banyak (perwira) yang tidak mendapatkan jabatan,” ucap Ryamizard di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dari hasil pertemuan tersebut belum ada yang diputuskan. Hal ini masih akan dibicarakan lebih lanjut secara mendalam. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan restrukturisasi jabatan.
“Mungkin ada penambahan jabatan. Mungkin. (Tapi) yang jelas, tidak bisa terserap semua,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin. Menurut dia, terbuka jalan untuk melakukan restrukturisasi.
Namun, hal tersebut masih harus dikaji mendalam. “Ada yang dirampingkan. Ada juga yang fleksibel. Sesuai dengan kebutuhan. Termasuk masalah-masalah di pertahanan,” paparnya.
Restrukturisasi tersebut memang telah dibahas dengan Presiden dan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Menteri Keuangan (Menkeu) yang hadir dalam rapat tersebut.
“Menkeu mendengarkan tentang struktur itu. Ini karena berimplikasi pada anggarannya nanti,” ungkapnya.
Pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai, banyak nya perwira TNI nonjob karena kurangnya inovasi jabatan di tubuh militer.
Jabatan-jabatan di militer, menurut dia, justru didominasi oleh ja batan struktural. “Ini karena militer kurang inovatif dalam menciptakan jabatan. Cenderung jabatannya struktural. Paradigma ini harus diubah. Menhan perlu menciptakan jabatan fungsional,” desaknya.
Dia menjelaskan, banyak perwira yang telah memiliki pengalaman mumpuni. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi-kondisi saat ini. “Tidak harus memiliki komando. Misalnya, jabatan fungsional analisis strategi perang. Bisa diciptakan itu. Bukan soal mengelola pasukan saja, tapi strategi perang asimetris di era digital saat ini. Perwira-perwira ini bisa diarahkan ke situ,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menilai perlu adanya peta jabatan di tubuh militer. Termasuk dalam hal analisis beban kerja dan jabatan. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan perwira tanpa jabatan. (Dita Angga)
Dia pun telah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “(Membicarakan dengan Presiden) masalah bagaimana banyak (perwira) yang tidak mendapatkan jabatan,” ucap Ryamizard di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dari hasil pertemuan tersebut belum ada yang diputuskan. Hal ini masih akan dibicarakan lebih lanjut secara mendalam. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan restrukturisasi jabatan.
“Mungkin ada penambahan jabatan. Mungkin. (Tapi) yang jelas, tidak bisa terserap semua,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin. Menurut dia, terbuka jalan untuk melakukan restrukturisasi.
Namun, hal tersebut masih harus dikaji mendalam. “Ada yang dirampingkan. Ada juga yang fleksibel. Sesuai dengan kebutuhan. Termasuk masalah-masalah di pertahanan,” paparnya.
Restrukturisasi tersebut memang telah dibahas dengan Presiden dan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Menteri Keuangan (Menkeu) yang hadir dalam rapat tersebut.
“Menkeu mendengarkan tentang struktur itu. Ini karena berimplikasi pada anggarannya nanti,” ungkapnya.
Pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai, banyak nya perwira TNI nonjob karena kurangnya inovasi jabatan di tubuh militer.
Jabatan-jabatan di militer, menurut dia, justru didominasi oleh ja batan struktural. “Ini karena militer kurang inovatif dalam menciptakan jabatan. Cenderung jabatannya struktural. Paradigma ini harus diubah. Menhan perlu menciptakan jabatan fungsional,” desaknya.
Dia menjelaskan, banyak perwira yang telah memiliki pengalaman mumpuni. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi-kondisi saat ini. “Tidak harus memiliki komando. Misalnya, jabatan fungsional analisis strategi perang. Bisa diciptakan itu. Bukan soal mengelola pasukan saja, tapi strategi perang asimetris di era digital saat ini. Perwira-perwira ini bisa diarahkan ke situ,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menilai perlu adanya peta jabatan di tubuh militer. Termasuk dalam hal analisis beban kerja dan jabatan. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan perwira tanpa jabatan. (Dita Angga)
(nfl)
