alexametrics

Anggota Komisi I DPR Minta Hentikan Spekulasi Soal Kasus Habib Rizieq

loading...
Anggota Komisi I DPR Minta Hentikan Spekulasi Soal Kasus Habib Rizieq
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) sempat diperiksa oleh aparat keamanan Arab Saudi. Rizieq diperiksa lantaran adanya bendera kalimat tauhid di depan rumahnya.

Kasus ini pun memunculkan banyak spekulasi. Termasuk kabar tentang adanya operasi intelijen terhadap Rizieq.

"Kami menyesalkan spekulasi, halusinasi, delusi serta syak wasangka (suudzon) yang dikonstruksi oleh sejumlah pihak atas peristiwa yang menimpa HRS di Mekah. Spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di Tanah Air. Sikap saling curiga menjadi muncul di antara anak bangsa. Seperti pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelijen dalam kasus yang menimpa HRS, ini merupakan pernyataan fatal yang tak berdasar disampaikan," tutur Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi, Kamis (8/11/2018).

Menurut dia, relasi Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah berjalan cukup lama. Dalam perkembangannya semakin menunjukkan harmoni dan saling menghormati satu dengan lainnya.

"Janganlah dirusak oleh penyataan yang hanya berpijak pada halusinasi yang tak mendasar," ucapnya.

Padahal, sejatinya, dalam kasus Rizieq, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi aktif melakukan pemantauan dan pendampingan atas peristiwa yang menimpa Rizieq.

Langkah Menlu dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dalam kasus ini sudah tepat, yakni melindungi warga negara Indonesia termasuk Rizieq.

"Peristiwa yang dialami HRS (Habib Rizieq Shihab) terjadi di Mekkah, Arab Saudi, bukan di Tanah Air. Baiknya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas keamanan di Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memiliki kedaulatan yang mandiri untuk menuntaskan masalah tersebut. Semakin kita berspekulasi dan berhalusinasi justru semakin membuka ruang penghinaan kepada kedaulatan Kerajaan Arab Saudi," kata Ketua Fraksi PPP MPR ini.
(dam)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak