Soal MSU, James Riady: Kami Prihatin dan Hormati Proses Hukum

Selasa, 30 Oktober 2018 - 19:45 WIB
Soal MSU, James Riady:...
Soal MSU, James Riady: Kami Prihatin dan Hormati Proses Hukum
A A A
JAKARTA - CEO Lippo Group James Riady menegaskan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam mengusut kasus dugaan suap perizinan pembangunan megaproyek apartemen yang dilakukan PT Mahkota Sentosa Utama di Bekasi, Jawa Barat.

James juga mengapresiasi KPK dalam upayanya menangani kasus ini. “Kami mengapresiasi KPK dan proses yang sedang berjalan sejauh ini. Kami akan bekerja sama sebaik-baiknya dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan,” kata James kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Dia mengatakan, sepenuhnya menaati dan menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Dia berharap proses penyelidikan tersebut dapat berjalan lancar sehingga kasus ini dapat segera dituntaskan.

“Tentunya kami prihatin dengan kejadian ini, dan sebagai warga negara yang baik kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tuturnya.

Sebagai informasi, pembangunan proyek Meikarta yang tengah dikerjakan oleh PT MSU ini diperkirakan membawa multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain berupa penyerapan tenaga kerja, sumbangan pajak kepada negara, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, dan kontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Tercatat proyek ini menyerap sekitar 70 ribu tenaga kerja, mulai dari pekerja konstruksi, mandor, petugas kebersihan dan keamanan, arsitek, desainer interior, hingga petugas pengelola berbagai fasilitas yang tersedia.

Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp278 triliun yang berasal dari banyak investor dan melibatkan 120 perusahaan sebagai mitra. Dengan nilai investasi sebesar itu, proyek yang dilaksanakan PT MSU dimaksud berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia yang jumlahnya berkisar Rp15.000 triliun per tahun.

Selain itu, proyek ini juga dinilai sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Saat ini terdapat defisit hunian sebesar 11 juta unit yang belum dapat dipenuhi sehingga banyak orang belum memiliki hunian. Proyek yang berada di kawasan Bekasi ini juga diproyeksikan sebagai kawasan penyangga untuk mengurangi beban Jabodetabek yang semakin padat.
(dam)
Berita Terkait
Baru OTT 2 Kali Sepanjang...
Baru OTT 2 Kali Sepanjang Semester I Tahun 2025, KPK Minta Maaf
Breaking News: OTT Lagi,...
Breaking News: OTT Lagi, KPK Tangkap Pejabat Pengadilan di Surabaya
KPK Lakukan Tangkap...
KPK Lakukan Tangkap Tangan di Jakarta dan Semarang
Selama KPK Berdiri Sudah...
Selama KPK Berdiri Sudah 141 OTT Digelar dan 100% Terbukti di Persidangan
BREAKING NEWS: KPK OTT...
BREAKING NEWS: KPK OTT Pejabat Negara di Yogyakarta dan Jakarta
KPK OTT Pejabat Daerah...
KPK OTT Pejabat Daerah di Kuansing Riau
Berita Terkini
Said Iqbal Bakal Dilantik...
Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Sore Ini
Korlantas Polri Tunda...
Korlantas Polri Tunda Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026
25 Wilayah Indonesia...
25 Wilayah Indonesia Berpotensi Tsunami Akibat Gempa M7,7 di Mindanao Filipina
Hari Ini Presiden Akan...
Hari Ini Presiden Akan Menerima Surat Kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat
BNPP Raih Peningkatan...
BNPP Raih Peningkatan Signifikan Capaian Reformasi Birokrasi 2025 dari Kemenpan RB
Brigjen TNI Marinir...
Brigjen TNI Marinir Rino Rianto Resmi Jabat Dandenjaka, Pimpin Pasukan Elite TNI AL
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved