Media Massa Berperan Penting Perkuat Daya Tangkal Masyarakat dari Ideologi Terorisme
Rabu, 20 Maret 2024 - 21:06 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, lanjutnya, ada pula modus donasi kemanusiaan dan kotak amal seperti yang sudah terendus aparat penegak hukum. Pada intinya semua pola dan modus ini bertujuan untuk membangun kekuatan politik dalam rangka membuat perubahan secara drastis. Dan itu jelas mengganggu kedaulatan negara dan keamanan masyarakat.
Prof Irfan mengatakan, problem kebangsaan berupa intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah problem yang cukup kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial dan sektoral. Karena itulah, upaya penanggulangan terorisme harus dibangun dengan kekuatan besama dengan konsep Pentahelix dengan melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media.
"Pertemuan kali adalah salah satu bentuk sinergi pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme dengan kalangan media. Pers harus bisa bersinergi membangun deteksi dini dan daya tangkal masyarakat melalui melalui pemberitaan yang akurat, inspiratif, dan bertanggung jawab," kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.
Irfan menjelaskan, pada 2023 tidak ada serangan teroris di Indonesia atau zero terrorism attack. Kendati demikian, BNPT tidak melakukan inovasi penanggulangan terorisme dengan mencanangkan tujuh program prioritas Ketujuh program tersebut diantaranya yaitu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai, pembentukan Sekolah Damai, pembentukan Kampus Kebangsaan, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyintas serta keluarga kemudian terkait reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.
"Program-program ini untuk membangun public awareness dan public engagement, dan multistakeholder collaboration," katanya.
FGD itu juga menghadirkan dua narasumber yaitu pengamat terorisme Irjen (Purn) Hamli dan Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya. Dalam kesempatan itu, Hamli memaparkan peta jaringan terorisme dari hulu sampai ke hilir. Menurutnya, aksi terorisme di Indonesia yang marak sejak tahun 2000-an, diawali dengan masuknya ideologi transnasional di tahun 1980-an.
Prof Irfan mengatakan, problem kebangsaan berupa intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah problem yang cukup kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial dan sektoral. Karena itulah, upaya penanggulangan terorisme harus dibangun dengan kekuatan besama dengan konsep Pentahelix dengan melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media.
"Pertemuan kali adalah salah satu bentuk sinergi pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme dengan kalangan media. Pers harus bisa bersinergi membangun deteksi dini dan daya tangkal masyarakat melalui melalui pemberitaan yang akurat, inspiratif, dan bertanggung jawab," kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.
Irfan menjelaskan, pada 2023 tidak ada serangan teroris di Indonesia atau zero terrorism attack. Kendati demikian, BNPT tidak melakukan inovasi penanggulangan terorisme dengan mencanangkan tujuh program prioritas Ketujuh program tersebut diantaranya yaitu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai, pembentukan Sekolah Damai, pembentukan Kampus Kebangsaan, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyintas serta keluarga kemudian terkait reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.
"Program-program ini untuk membangun public awareness dan public engagement, dan multistakeholder collaboration," katanya.
FGD itu juga menghadirkan dua narasumber yaitu pengamat terorisme Irjen (Purn) Hamli dan Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya. Dalam kesempatan itu, Hamli memaparkan peta jaringan terorisme dari hulu sampai ke hilir. Menurutnya, aksi terorisme di Indonesia yang marak sejak tahun 2000-an, diawali dengan masuknya ideologi transnasional di tahun 1980-an.
Lihat Juga :
