Ichsanuddin Noorsy Sebut Pemilu 2024 yang Brutal Menyisakan Luka Keadilan Masyarakat
loading...
Pengamat Politik dan Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan Pemilu Serentak 2024 ini tidak hanya brutal dan kejam tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi keadilan di masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dan Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan Pemilu Serentak 2024 ini tidak hanya brutal dan kejam tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi keadilan di masyarakat.
Menurut Noorsy, kecurangan Pemilu Serentak 2024 kali ini menjadi terparah karena melibatkan aparat, dirancang melalui kebijakan, dan meluas tanpa sadar di tengah masyarakat akar rumput. Pola kecurangan tersebut membentuk sebuah pola yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa.
Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ajukan Ahli Sosiologi Massa untuk Buktikan Kecurangan Pemilu 2024
"Terlebih adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelaksanaan Pemilu 2024, di antaranya dirinya akan cawe-cawe, presiden bisa berkampanye," ujar Noorsy, Rabu (13/3/2024).
"Kemudian membagikan bantuan sosial (bansos) secara langsung, kemasan bansos berwarna biru yang identik dengan salah satu paslon, dan aparat memaksa kepala desa untuk mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024," sambung dia.
Mantan wartawan dan komisaris Pelindo II ini menyebut bahwa bukan hanya kecurangan yang bersifat TSM yang terjadi pada Pemilu 2024, juga terjadi politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi.
“Politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi tergelar kasat mata dan orang-orang hanya bicara cara melakukan kecurangan TSM, padahal ini bukan hanya bicara cara," terang Noorsy.
Baginya, upaya pemerintah yang melakukan segala daya dan upaya untuk mempertahankan kekuasaannya hanya sebatas untuk mencari pekerjaan melalui politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi rakyat.
Baca juga: Bawaslu Komitmen Terus Tindak Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
"Mereka melakukan ini dalam rangka mencari pekerjaan atau memburu kekuasaaan dengan model politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi,” paparnya yang dikutip dari podcast Abraham Samad Speak Up.
Menurut Noorsy, kecurangan Pemilu Serentak 2024 kali ini menjadi terparah karena melibatkan aparat, dirancang melalui kebijakan, dan meluas tanpa sadar di tengah masyarakat akar rumput. Pola kecurangan tersebut membentuk sebuah pola yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa.
Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ajukan Ahli Sosiologi Massa untuk Buktikan Kecurangan Pemilu 2024
"Terlebih adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelaksanaan Pemilu 2024, di antaranya dirinya akan cawe-cawe, presiden bisa berkampanye," ujar Noorsy, Rabu (13/3/2024).
"Kemudian membagikan bantuan sosial (bansos) secara langsung, kemasan bansos berwarna biru yang identik dengan salah satu paslon, dan aparat memaksa kepala desa untuk mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024," sambung dia.
Mantan wartawan dan komisaris Pelindo II ini menyebut bahwa bukan hanya kecurangan yang bersifat TSM yang terjadi pada Pemilu 2024, juga terjadi politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi.
“Politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi tergelar kasat mata dan orang-orang hanya bicara cara melakukan kecurangan TSM, padahal ini bukan hanya bicara cara," terang Noorsy.
Baginya, upaya pemerintah yang melakukan segala daya dan upaya untuk mempertahankan kekuasaannya hanya sebatas untuk mencari pekerjaan melalui politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi rakyat.
Baca juga: Bawaslu Komitmen Terus Tindak Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
"Mereka melakukan ini dalam rangka mencari pekerjaan atau memburu kekuasaaan dengan model politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi,” paparnya yang dikutip dari podcast Abraham Samad Speak Up.
(kri)
Lihat Juga :
