Fraksi PDIP di DPR Masih Tunggu Kelengkapan Usulan Hak Angket
Selasa, 12 Maret 2024 - 16:31 WIB
loading...
Anggota Fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno mengaku pihaknya sempat menggelar rapat bersama pimpinan fraksi untuk membahas wacana penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR Hendrawan Supratikno mengaku pihaknya sempat menggelar rapat bersama pimpinan fraksi untuk membahas wacana penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Hanya saja, Hendrawan tak menyebut detail waktu pelaksanaan rapat tersebut.
Ia hanya menyampaikan, rapat itu belum menghasilkan keputusan lantaran Ketua DPP PDIP Puan Maharani tengah melaksanakan dinas luar negeri. “(Hak angket DPR RI) sudah pernah dibicarakan dalam rapat pimpinan fraksi, tetapi belum diputuskan karena saat itu Bu Puan sedang berada di luar negeri,” kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).
Kendati demikian, Hendrawan mengaku, pihaknya masih menunggu keputusan terkait digulirkannya hak angket DPR RI untuk telisik kejanggalan Pemilu 2024. “Jadi kami masih menunggu kesiapan kelengkapan usulan hak tersebut," tegasnya.
Baca juga: 50 Tokoh Antikorupsi Surati Ketum Parpol Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Diketahui, wacana digulirkannya hak angket sempat disuarakan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Sidang ke-IV Tahun 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Kala itu, Aria meminta agar DPR mengambil sikap merespons situasi Pemilu 2024.
"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin, kalangan rohaniawan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul, pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan," kata Aria Bima, Selasa (5/3/2024).
Politikus PDIP itu kemudian meminta agar DPR mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi maupun hak angket dari DPR. Menurutnya, hal itu dilakukan agar keberlangsungan pemilu selanjutnya lebih berkualitas.
Dirinya mendorong agar setiap anggota legislatif mengedepankan fungsi pengawasan. Sebab menurutnya, tak banyak anggota DPR yang menunjukkan sikapnya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket atau apa pun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi," katanya.
Ia hanya menyampaikan, rapat itu belum menghasilkan keputusan lantaran Ketua DPP PDIP Puan Maharani tengah melaksanakan dinas luar negeri. “(Hak angket DPR RI) sudah pernah dibicarakan dalam rapat pimpinan fraksi, tetapi belum diputuskan karena saat itu Bu Puan sedang berada di luar negeri,” kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).
Kendati demikian, Hendrawan mengaku, pihaknya masih menunggu keputusan terkait digulirkannya hak angket DPR RI untuk telisik kejanggalan Pemilu 2024. “Jadi kami masih menunggu kesiapan kelengkapan usulan hak tersebut," tegasnya.
Baca juga: 50 Tokoh Antikorupsi Surati Ketum Parpol Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Diketahui, wacana digulirkannya hak angket sempat disuarakan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima di Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Sidang ke-IV Tahun 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Kala itu, Aria meminta agar DPR mengambil sikap merespons situasi Pemilu 2024.
"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin, kalangan rohaniawan, budayawan, cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul, pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan," kata Aria Bima, Selasa (5/3/2024).
Politikus PDIP itu kemudian meminta agar DPR mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi maupun hak angket dari DPR. Menurutnya, hal itu dilakukan agar keberlangsungan pemilu selanjutnya lebih berkualitas.
Dirinya mendorong agar setiap anggota legislatif mengedepankan fungsi pengawasan. Sebab menurutnya, tak banyak anggota DPR yang menunjukkan sikapnya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket atau apa pun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi," katanya.
(rca)
Lihat Juga :
