Kaum Perempuan Perlu Diperkuat Tangkal Penyebaran Radikalisme
Senin, 11 Maret 2024 - 22:31 WIB
loading...
Guru Besar Bidang Lektur Keagamaan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Musdah Mulia. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Penggunaan media sosial yang semakin masif, banyak dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut kaum perempuan . Doktrinasi dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan kondisi budaya Indonesia yang cenderung patriarkis.
Guru Besar Bidang Lektur Keagamaan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Musdah Mulia menyoroti fenomena mudahnya perempuan mengikuti gerakan radikal.
"Kenapa perempuan Indonesia relatif mudah terlibat radikalisme hingga terorisme? Karena kelompok radikal mengerti bahwa perempuan mudah tertarik dengan isu agama, dan hal itu dimanfaatkan dengan baik dalam proses radikalisasi," kata Prof Musdah dalam keterangannya dikutip, Minggu (10/3/2024).
Baca juga: Duta Damai dan FKPT Harus Perkuat Sinergi Cegah Radikalisme
Prof Musdah mengaku heran jika ada pihak yang menganggap perempuan jauh dari agama. Jika ditelisik lebih jauh, justru forum-forum pengajian di masyarakat lebih sering di isi oleh perempuan. Maka dari Anggota Dewan Penasihat Jaringan GUSDURian ini menjelaskan, keberlanjutan penanggulangan radikalisme dan terorisme harus menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas. Sebabnya, perempuan dianggap sebagai figur terdekat dengan anak-anaknya.
Ia mengungkapkan bahwa pola perekrutan jaringan teror terhadap anak-anak dan remaja diawali dengan merekrut kaum perempuan yang berperan sebagai ibu. Selain untuk memudahkan proses doktrinasi, perempuan juga dianggap sebagai simbol keharmonisan dan kekuatan dalam suatu masyarakat.
"Karena hal tersebut, dalam suatu peperangan biasanya salah satu strategi penaklukan wilayah adalah dengan menguasai kaum perempuan dari negara sasaran. Perempuannya diperkosa supaya masyarakat atau bangsa itu menjadi ketakutan sebagai bentuk psywar (psychological warfare), dengan mengeksploitasi dan menghancurkan kelompok perempuannya," kata Prof Musdah.
Karena itu, katanya, sangat penting memperhatikan aspek edukasi dan advokasi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, mengingat potensi bahaya yang begitu besar dapat terjadi jika Indonesia gagal dalam melibatkan perempuan. "Ini semua menjadi tanggung jawab besar pemerintah beserta instansi-instansi yang mengampu persoalan perempuan dan penanggulangan terorisme," katanya.
Hampir seluruh kasus terorisme di Indonesia dilakukan oleh orang beragama Islam, sehingga seringkali disalahartikan dengan narasi Islam membawa ajaran yang keras dan ekstrem. Faktanya, kasus terorisme juga mungkin dilakukan oleh pemeluk agama lainnya, dan hal ini biasanya memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok masyarakat yang menjadi mayoritas di suatu negara.
Dalam pelibatan perempuan untuk mengedukasi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, Prof Musdah juga menyoroti sasaran dari dakwah Islam itu sendiri. Jika hendak menyemarakkan syiar Islam, maka seharusnya kaum perempuan yang menjadi prioritas dakwah atau kegiatan keagamaan lainnya.
"Jika para perempuan Indonesia sudah diberikan edukasi dan pemahaman keagamaan yang baik dan moderat, maka saya yakin pemahaman agama yang intoleran dan radikal tidak mudah masuk kepada mereka. Dengan begitu, perempuan tidak hanya disampaikan narasi keagamaan yang tekstual, namun diharapkan mereka juga memiliki kemampuan untuk melibatkan logical reasoning dalam beragama," kata Prof Musdah.
Ia menyayangkan masih banyak perempuan yang terjebak pada doktrin yang mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak. Menurutnya, rasionalitas harus tetap hidup dalam menjalankan perintah agama, terlebih lagi jika membahas kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
Prof Musdah menerangkan, indoktrinasi bahwa perempuan harus memiliki ketaatan secara absolut tanpa adanya ruang argumentatif dan logis membuat kaum hawa lebih mudah dipengaruhi. Karena itu, peran pemerintah, tokoh masyarakat, cendekiawan, hingga keluarga sebagai cakupan terkecil masyarakat, penting untuk menanamkan kemampuan untuk mengkritisi suatu narasi atau argumentasi.
Upaya penanggulangan terorisme, katanya, jangan hanya berupa program yang sifatnya ad-hoc atau sekali waktu. Maraknya radikalisasi kaum perempuan, jika dibiarkan, akan memicu instabilitas yang akan mengacaukan Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi cambuk bagi Pemerintah untuk serius terhadap isu perempuan di tataran akar rumput (grassroot).
"Upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme sangat bergantung dari kepedulian negara dalam mengatasi berbagai isu perempuan Indonesia. Bentuk edukasi yang dibutuhkan tentunya tidak cukup hanya diskusi publik saja, namun diperlukan program yang langsung menyentuh para guru, ibu rumah tangga, hingga kelompok pengusaha dan korporasi. Kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya perlu dicerahkan secara berkesinambungan tentang bahaya radikalisme dan terorisme," kata Prof Musdah.
Guru Besar Bidang Lektur Keagamaan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Musdah Mulia menyoroti fenomena mudahnya perempuan mengikuti gerakan radikal.
"Kenapa perempuan Indonesia relatif mudah terlibat radikalisme hingga terorisme? Karena kelompok radikal mengerti bahwa perempuan mudah tertarik dengan isu agama, dan hal itu dimanfaatkan dengan baik dalam proses radikalisasi," kata Prof Musdah dalam keterangannya dikutip, Minggu (10/3/2024).
Baca juga: Duta Damai dan FKPT Harus Perkuat Sinergi Cegah Radikalisme
Prof Musdah mengaku heran jika ada pihak yang menganggap perempuan jauh dari agama. Jika ditelisik lebih jauh, justru forum-forum pengajian di masyarakat lebih sering di isi oleh perempuan. Maka dari Anggota Dewan Penasihat Jaringan GUSDURian ini menjelaskan, keberlanjutan penanggulangan radikalisme dan terorisme harus menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas. Sebabnya, perempuan dianggap sebagai figur terdekat dengan anak-anaknya.
Ia mengungkapkan bahwa pola perekrutan jaringan teror terhadap anak-anak dan remaja diawali dengan merekrut kaum perempuan yang berperan sebagai ibu. Selain untuk memudahkan proses doktrinasi, perempuan juga dianggap sebagai simbol keharmonisan dan kekuatan dalam suatu masyarakat.
"Karena hal tersebut, dalam suatu peperangan biasanya salah satu strategi penaklukan wilayah adalah dengan menguasai kaum perempuan dari negara sasaran. Perempuannya diperkosa supaya masyarakat atau bangsa itu menjadi ketakutan sebagai bentuk psywar (psychological warfare), dengan mengeksploitasi dan menghancurkan kelompok perempuannya," kata Prof Musdah.
Karena itu, katanya, sangat penting memperhatikan aspek edukasi dan advokasi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, mengingat potensi bahaya yang begitu besar dapat terjadi jika Indonesia gagal dalam melibatkan perempuan. "Ini semua menjadi tanggung jawab besar pemerintah beserta instansi-instansi yang mengampu persoalan perempuan dan penanggulangan terorisme," katanya.
Hampir seluruh kasus terorisme di Indonesia dilakukan oleh orang beragama Islam, sehingga seringkali disalahartikan dengan narasi Islam membawa ajaran yang keras dan ekstrem. Faktanya, kasus terorisme juga mungkin dilakukan oleh pemeluk agama lainnya, dan hal ini biasanya memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok masyarakat yang menjadi mayoritas di suatu negara.
Dalam pelibatan perempuan untuk mengedukasi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, Prof Musdah juga menyoroti sasaran dari dakwah Islam itu sendiri. Jika hendak menyemarakkan syiar Islam, maka seharusnya kaum perempuan yang menjadi prioritas dakwah atau kegiatan keagamaan lainnya.
"Jika para perempuan Indonesia sudah diberikan edukasi dan pemahaman keagamaan yang baik dan moderat, maka saya yakin pemahaman agama yang intoleran dan radikal tidak mudah masuk kepada mereka. Dengan begitu, perempuan tidak hanya disampaikan narasi keagamaan yang tekstual, namun diharapkan mereka juga memiliki kemampuan untuk melibatkan logical reasoning dalam beragama," kata Prof Musdah.
Ia menyayangkan masih banyak perempuan yang terjebak pada doktrin yang mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak. Menurutnya, rasionalitas harus tetap hidup dalam menjalankan perintah agama, terlebih lagi jika membahas kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
Prof Musdah menerangkan, indoktrinasi bahwa perempuan harus memiliki ketaatan secara absolut tanpa adanya ruang argumentatif dan logis membuat kaum hawa lebih mudah dipengaruhi. Karena itu, peran pemerintah, tokoh masyarakat, cendekiawan, hingga keluarga sebagai cakupan terkecil masyarakat, penting untuk menanamkan kemampuan untuk mengkritisi suatu narasi atau argumentasi.
Upaya penanggulangan terorisme, katanya, jangan hanya berupa program yang sifatnya ad-hoc atau sekali waktu. Maraknya radikalisasi kaum perempuan, jika dibiarkan, akan memicu instabilitas yang akan mengacaukan Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi cambuk bagi Pemerintah untuk serius terhadap isu perempuan di tataran akar rumput (grassroot).
"Upaya penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme sangat bergantung dari kepedulian negara dalam mengatasi berbagai isu perempuan Indonesia. Bentuk edukasi yang dibutuhkan tentunya tidak cukup hanya diskusi publik saja, namun diperlukan program yang langsung menyentuh para guru, ibu rumah tangga, hingga kelompok pengusaha dan korporasi. Kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya perlu dicerahkan secara berkesinambungan tentang bahaya radikalisme dan terorisme," kata Prof Musdah.
(abd)
Lihat Juga :
