Hari Perempuan Sedunia, Caleg Golkar: Momentum Parpol Bantu Caleg Wanita dari Kecurangan
Jum'at, 08 Maret 2024 - 13:28 WIB
loading...
Partai Golkar yang juga Caleg, Melli Darsa. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - International Women's Day menjadi momentum partai politik (parpol) melindungi caleg perempuan dari pertarungan pasar bebas yang sarat dengan dugaan permainan kotor di Pilpres 2024. Hal ini dikatakan oleh politikus Partai Golkar yang juga Caleg , Melli Darsa.
Dorongan ini muncul kata Melli, di tengah kemungkinan banyaknya caleg perempuan berkualitas "hilang" dari daftar legislator terpilih periode mendatang.
"Sejarah perjuangan perempuan 1 abad lalu adalah hak untuk dapat memilih. Gerakan ini terus berevolusi sampai perempuan pun bisa di pilih," kata Melli, Jumat (8/3/2024).
Baca juga: Pakar Sebut Kecurangan Pemilu 2024 Jangan Dianggap Normal
"Tapi gerakan ini tidak boleh berhenti sampai di situ, gerakan ini harus sampai tahap ada kepastian perempuan intelektual dan berkualitas, duduk di legislatif. Dan ini jadi tanggung jawab penuh parpol," tambahnya.
Melli meminta pimpinan seluruh parpol, membuka mata terhadap hambatan-hambatan yang di terima caleg perempuan selama proses kampanye. Menurutnya, perempuan lebih berat tantanganya dari sisi psikologis, fisik dan materi.
Belum lagi kata dia, pandangan masyarakat yang sebagian masih patriarki dengan melihat laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang perempuan.
"Distorsi sosial politik budaya ini nyata dalam pertarungan politik di dapil. Ini saya alami, belum lagi dugaan permainan money politic yang bisa menguatkan pandangan diatas untuk tidak memilih perempuan. Parpol jangan berdiam diri atau membiarkan perempuan sendiri melawan itu semua," ujarnya.
Melli mengatakan parpol perlu melakukan intervensi dan kebijakan progresif untuk menyelamatkan caleg perempuan berkualitas.
Karena itu, di Independence women's day ini, Melli sekali lagi menyuarakan perlunya tindakan afirmatif yang nyata dalam melindungi caleg perempuan. Pimpinan Parpol dapat membentuk tim untuk mengecek laporan atau dugaan kecurangan yang terjadi pada suara caleg perempuan.
"Ketika terbukti kecurangan, tim dari internal partai jangan bertindak berdasarkan perolehan suara semata sehingga menjadi Pengadilan Kalkulator, tapi pada penilaian adanya niat yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyebabkan kerugian pada caleg perempuan harus ditindak tegas," tegasnnya.
Dorongan ini muncul kata Melli, di tengah kemungkinan banyaknya caleg perempuan berkualitas "hilang" dari daftar legislator terpilih periode mendatang.
"Sejarah perjuangan perempuan 1 abad lalu adalah hak untuk dapat memilih. Gerakan ini terus berevolusi sampai perempuan pun bisa di pilih," kata Melli, Jumat (8/3/2024).
Baca juga: Pakar Sebut Kecurangan Pemilu 2024 Jangan Dianggap Normal
"Tapi gerakan ini tidak boleh berhenti sampai di situ, gerakan ini harus sampai tahap ada kepastian perempuan intelektual dan berkualitas, duduk di legislatif. Dan ini jadi tanggung jawab penuh parpol," tambahnya.
Melli meminta pimpinan seluruh parpol, membuka mata terhadap hambatan-hambatan yang di terima caleg perempuan selama proses kampanye. Menurutnya, perempuan lebih berat tantanganya dari sisi psikologis, fisik dan materi.
Belum lagi kata dia, pandangan masyarakat yang sebagian masih patriarki dengan melihat laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang perempuan.
"Distorsi sosial politik budaya ini nyata dalam pertarungan politik di dapil. Ini saya alami, belum lagi dugaan permainan money politic yang bisa menguatkan pandangan diatas untuk tidak memilih perempuan. Parpol jangan berdiam diri atau membiarkan perempuan sendiri melawan itu semua," ujarnya.
Melli mengatakan parpol perlu melakukan intervensi dan kebijakan progresif untuk menyelamatkan caleg perempuan berkualitas.
Karena itu, di Independence women's day ini, Melli sekali lagi menyuarakan perlunya tindakan afirmatif yang nyata dalam melindungi caleg perempuan. Pimpinan Parpol dapat membentuk tim untuk mengecek laporan atau dugaan kecurangan yang terjadi pada suara caleg perempuan.
"Ketika terbukti kecurangan, tim dari internal partai jangan bertindak berdasarkan perolehan suara semata sehingga menjadi Pengadilan Kalkulator, tapi pada penilaian adanya niat yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyebabkan kerugian pada caleg perempuan harus ditindak tegas," tegasnnya.
(maf)
Lihat Juga :
