JK: Pemilu 2024 adalah yang Terburuk

Kamis, 07 Maret 2024 - 15:54 WIB
loading...
JK: Pemilu 2024 adalah...
Mantan Wapres Jusuf Kalla dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
A A A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebut pemilihan umum 2024 adalah pemilu terburuk. Sebab demokrasi diatur oleh kaum minoritas yang memiliki uang.

Hal ini disampaikannya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," katanya.



Menurutnya, jika sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalahnya sebenarnya karena itulah," katanya.

JK menceritakan Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa, di mana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7%-8%. "Saya tanya apa yang Anda lakukan? dia mengatakan kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang," katanya.

Vietnam dulu berperang dengan Amerika tapi bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, kata JK, yang terus melawan Belanda selama berpuluh-puluh tahun dan masih memiliki dendam dengan Belanda. "Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah Anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on, kenapa kita tidak berkembang," ujarnya.

Ia melihat Pemilu 2024 terjadi berbagai protes karena tidak transparan, banyak kecurangan. Serta banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang di rakyat.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan Megawati, Begini Penjelasan JK

"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, masalah ancaman, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan. Tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Prabowo Bakal Bertemu...
Prabowo Bakal Bertemu JK
Momen Prabowo Bincang...
Momen Prabowo Bincang dengan Megawati, Gibran, hingga JK saat Hari Lahir Pancasila
Eks Waketum Projo Sebut...
Eks Waketum Projo Sebut Jokowi dan PSI Akan Babak Belur usai Serang JK Pakai Isu SARA
Jusuf Kalla Gelar Tasyakuran...
Jusuf Kalla Gelar Tasyakuran Milad ke-84, Sudirman Said: Semuanya Mendoakan Pak JK Sehat
Pengacara GAMKI Tegaskan...
Pengacara GAMKI Tegaskan Laporan Terhadap JK Bukan Berniat Menghukum
Polda Metro Analisa...
Polda Metro Analisa Video Ceramah JK Buntut Ade Armando-Abu Janda Dilaporkan
Rumah Jusuf Kalla di...
Rumah Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya Jakarta Selatan Ditabrak Mobil, Pagar Ringsek!
JK: Pokoknya Kalau Banjir...
JK: Pokoknya Kalau Banjir Jangan Salahin Gubernur Jakarta, Marahi Diri Sendiri
Rekomendasi
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
Perkuat Penetrasi Pasar,...
Perkuat Penetrasi Pasar, EVO Group Perbarui Kemasan Life Cat dan Ori Cat
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Sejarah Panjang Persia...
Sejarah Panjang Persia Menjadi Iran yang Mengubah Timur Tengah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved