Sempurnakan UU Pemilu, Denny JA Sarankan Akademisi Jadi Evaluator Pemilu 2024
loading...
Pendiri LSI, Denny JA mengatakan Pemilu, Pilpres, hingga Pileg 2024 layak untuk evaluasi. Namun, dia menyarankan agar evaluatornya sebaiknya akademisi. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mengatakan Pemilu , Pilpres, hingga Pileg 2024 layak untuk evaluasi. Namun, dia menyarankan agar evaluatornya sebaiknya akademisi, bukan politisi.
“Bukan hanya pilpres yang perlu dievaluasi, tapi juga pileg. Evaluatornya jangan politisi, partai politik, atau DPR, yang bias karena kepentingan politiknya, tapi peneliti, akademisi, yang kredibel, yang berada di kampus dan lembaga riset," ujar Denny dalam diskusi di Creator Club yang cuplikannya dimuat di akun medsosnya, Rabu (6/3/2024).
Baca juga: Update: 7 Anggota Fraksi PKB DPR Siap Jadi Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
"Hasil kajian akademis atas kecurangan yang terjadi dijadikan bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Presiden,” sambungnya.
Denny menyatakan pandangannya berkaitan dengan hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang sedang marak. Denny, selaku peneliti dan baru saja menerima The Legend Award karena telah ikut memenangkan lima kali capres berturut-turut, mempunyai data opini publik soal kecurangan pemilu.
"Begitu hebohnya isu pemilu curang itu bergema di berbagai tempat di Tanah Air. Survei LSI (Februari, 2024) merekam opini publik. Sebesar 31,4% publik percaya pemilu ini curang. Namun ada sekitar 60,5% yang mengatakan pemilu ini tidak curang," jelasnya.
Dialanjutkan Denny, masih jauh lebih banyak yang merasa Pemilu 2024 tidak curang. Perbandingannya, dari tiga warga, dua menyatakan pemilu tidak curang, satu menyatakan pemilu curang.
Tapi, kata Denny, yang penting juga dipahami meluasnya isu pemiu curang tak hanya terjadi di negara yang sedang dalam tahap “transisi ke demokrasi” seperti Indonesia. Isu pemilu curang juga terjadi dalam opini publik di negara yang demokrasinya sudah terkonsolidasi seperti di Amerika Serikat.
"Donald Trump ketika ia kalah dalam Pilpres 2020, keras sekali ia meyakinkan publik. 'Saya menang. Tapi Joe Biden telah mencuri pemilu. Saya dikalahkan oleh pemilu yang curang',” kata dia/
“Bukan hanya pilpres yang perlu dievaluasi, tapi juga pileg. Evaluatornya jangan politisi, partai politik, atau DPR, yang bias karena kepentingan politiknya, tapi peneliti, akademisi, yang kredibel, yang berada di kampus dan lembaga riset," ujar Denny dalam diskusi di Creator Club yang cuplikannya dimuat di akun medsosnya, Rabu (6/3/2024).
Baca juga: Update: 7 Anggota Fraksi PKB DPR Siap Jadi Pengusul Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
"Hasil kajian akademis atas kecurangan yang terjadi dijadikan bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Presiden,” sambungnya.
Denny menyatakan pandangannya berkaitan dengan hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang sedang marak. Denny, selaku peneliti dan baru saja menerima The Legend Award karena telah ikut memenangkan lima kali capres berturut-turut, mempunyai data opini publik soal kecurangan pemilu.
"Begitu hebohnya isu pemilu curang itu bergema di berbagai tempat di Tanah Air. Survei LSI (Februari, 2024) merekam opini publik. Sebesar 31,4% publik percaya pemilu ini curang. Namun ada sekitar 60,5% yang mengatakan pemilu ini tidak curang," jelasnya.
Dialanjutkan Denny, masih jauh lebih banyak yang merasa Pemilu 2024 tidak curang. Perbandingannya, dari tiga warga, dua menyatakan pemilu tidak curang, satu menyatakan pemilu curang.
Tapi, kata Denny, yang penting juga dipahami meluasnya isu pemiu curang tak hanya terjadi di negara yang sedang dalam tahap “transisi ke demokrasi” seperti Indonesia. Isu pemilu curang juga terjadi dalam opini publik di negara yang demokrasinya sudah terkonsolidasi seperti di Amerika Serikat.
"Donald Trump ketika ia kalah dalam Pilpres 2020, keras sekali ia meyakinkan publik. 'Saya menang. Tapi Joe Biden telah mencuri pemilu. Saya dikalahkan oleh pemilu yang curang',” kata dia/
Lihat Juga :
