Sempurnakan UU Pemilu, Denny JA Sarankan Akademisi Jadi Evaluator Pemilu 2024
loading...
A
A
A
Hal ini diberitakan antara lain oleh NBC 20 Januari 2023: “Almost a third of Americans still believe the 2020 election result was fraudulent.”
Masih kata Denny, opini bisa terbentuk berbeda dengan fakta hukum sebenarnya. Karena di pengadilan, seperti di Mahkamah Konstitusi tak terbukti pemilu curang itu terjadi yang bisa mengubah hasil.
"Ini hukum besinya. Jika seputar pemilu di sebuah negara, terbentuk polarisasi politik yang begitu tajam dan pemimpin yang kalah mengagitasi pendukungnya bahwa pemilu itu curang, apalagi dengan menggunakan influencers, pasti akan terbentuk opini di sebagian masyarakat bahwa pemilu memang curang," tandasnya.
"Opini bukan fakta. Dan politik memang soal opini dan persepsi," imbuhnya.
Untuk kasus Indonesia, lanjut Denny, bahkan sejak Pilpres 2024, pihak yang kalah pilpres selalu menyatakan pilpres berlangsung dengan curang. Tak ada pilpres di Indonesia sejak 2004 tanpa isu pemilu curang.
Namun ketika datang era pembuktian curang di pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK), pihak yang menuduh curang gagal membuktikannya. Sejak Pilpres 2004, walau hasil KPU selalu digugat, hasil KPU itu pula yang dikokohkah kembali oleh MK.
Menurutnya, yang kalah hampir pasti kembali menggugat hasil KPU ke MK. Begitulah tradisi politik Indonesia sejak era Reformasi. Namun di MK yang mengklaim curang itu gagal membuktikannya.
"Sederhana saja alasannya. Hasil KPU nanti bahwa Prabowo menang satu putaran hanya bisa dibatalkan oleh keajaiban. Mengapa? Hanya jika pihak yang menggugat dapat membawa bukti yang tak terbantahkan sebanyak sekitar 13 juta- 20 juta suara coblosan suara ke Prabowo-Gibran yang salah," tandasnya.
Dari mana datang angka 13 juta-18 juta suara itu? Ini matematikanya. Kemenangan Prabowo-Gibran akan diturunkan dari menang satu putaran ke menang saja tapi dua putaran.
Berarti kemenangan Prabowo-Gibran harus dibuktikan kurang dari 50%. Karena nanti KPU mengumumkan Prabowo-Gibran menang sekitar 58%, maka perlu dibuktikan sekitar 9% suara Prabowo-Gibran itu salah atau tidak sah.
Masih kata Denny, opini bisa terbentuk berbeda dengan fakta hukum sebenarnya. Karena di pengadilan, seperti di Mahkamah Konstitusi tak terbukti pemilu curang itu terjadi yang bisa mengubah hasil.
"Ini hukum besinya. Jika seputar pemilu di sebuah negara, terbentuk polarisasi politik yang begitu tajam dan pemimpin yang kalah mengagitasi pendukungnya bahwa pemilu itu curang, apalagi dengan menggunakan influencers, pasti akan terbentuk opini di sebagian masyarakat bahwa pemilu memang curang," tandasnya.
"Opini bukan fakta. Dan politik memang soal opini dan persepsi," imbuhnya.
Untuk kasus Indonesia, lanjut Denny, bahkan sejak Pilpres 2024, pihak yang kalah pilpres selalu menyatakan pilpres berlangsung dengan curang. Tak ada pilpres di Indonesia sejak 2004 tanpa isu pemilu curang.
Namun ketika datang era pembuktian curang di pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK), pihak yang menuduh curang gagal membuktikannya. Sejak Pilpres 2004, walau hasil KPU selalu digugat, hasil KPU itu pula yang dikokohkah kembali oleh MK.
Menurutnya, yang kalah hampir pasti kembali menggugat hasil KPU ke MK. Begitulah tradisi politik Indonesia sejak era Reformasi. Namun di MK yang mengklaim curang itu gagal membuktikannya.
"Sederhana saja alasannya. Hasil KPU nanti bahwa Prabowo menang satu putaran hanya bisa dibatalkan oleh keajaiban. Mengapa? Hanya jika pihak yang menggugat dapat membawa bukti yang tak terbantahkan sebanyak sekitar 13 juta- 20 juta suara coblosan suara ke Prabowo-Gibran yang salah," tandasnya.
Dari mana datang angka 13 juta-18 juta suara itu? Ini matematikanya. Kemenangan Prabowo-Gibran akan diturunkan dari menang satu putaran ke menang saja tapi dua putaran.
Berarti kemenangan Prabowo-Gibran harus dibuktikan kurang dari 50%. Karena nanti KPU mengumumkan Prabowo-Gibran menang sekitar 58%, maka perlu dibuktikan sekitar 9% suara Prabowo-Gibran itu salah atau tidak sah.
Explore More