Pemangkasan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis Bikin Sekolah Swasta Bangkrut
Sabtu, 02 Maret 2024 - 18:03 WIB
loading...
JPPI menilai pemangkasan dana BOS untuk program makan siang gratis bisa berakibat sekolah swasta bangkrut. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemangkasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis bisa berakibat sekolah swasta bangkrut.
Solusi itu sangat tidak efektif karena dana BOS untuk sekolah swasta saat ini saja belum memadai. "Jangan sampai memangkas BOS, ini berbahaya. Jika dipaksakan sekolah swasta bisa gulung tikar," ujar Ubaid, Sabtu (2/3/2024).
Baca juga: Menu Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Diracik Jokowi, Ini Isinya
"Ya sangat tidak efektif. Saat ini saja dana BOS masih banyak kekurangan, Apalagi dibebani dengan makan siang, jelas tekor," sambungnya.
Misalnya penggunaan dana BOS untuk memberi upah guru honorer di sekolah. Lalu, ketika kesejahteraan guru honorer saat ini belum tuntas malah diperburuk dengan pemangkasan dana BOS. Ini bukan solusi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
"Kalau belum jelas jangan dipaksakan. Dampak buruknya banyak mulai dari kesenjangan, pemborosan, kecemburuan sosial, hingga diskriminasi. Jangan sampai grasak-grusuk (terburu-buru) hanya ingin mengejar popularitas, sementara malah kontraproduktif dengan tujuan pendidikan," kata Ubaid.
Dia lebih setuju jika saat ini pemerintah lebih sibuk memikirkan kesejahteraan tenaga pengajar. Jika masalah prioritas ini diabaikan program makan siang gratis juga akan sia-sia.
"Ini isu prioritas tapi kerap diabaikan. Guru-guru honorer ini hidup terlunta-lunta dan digaji di bawah standar, jadi mestinya mereka diprioritaskan soal kejelasan status dan kesejahteraannya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy menutukan penggunaan APBN aman untuk membiayai program makan siang gratis. Program makan siang gratis hanya memindahkan amplop saja dari pagu anggaran.
“Aman itu kan sebenarnya cuma memindahkan amplop saja,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menurut dia, berbagai macam anggaran bisa dialokasikan untuk program makan siang gratis. Ada anggaran pendidikan, dana BOS, bahkan juga ada Dana Desa.
“Jadi jangan bayangkan nanti ada tambahan anggaran baru khusus gitu. Nggak selama ini selalu itu kan kita, amplop saja pindah amplop sana-sini,” ujarnya.
Program makan siang gratis juga akan diatur dalam APBN Perubahan. “Memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya sehingga proses transisi tidak harus kayak ada pembatasan gitu. Ini smooth saja,” kata Muhadjir.
Solusi itu sangat tidak efektif karena dana BOS untuk sekolah swasta saat ini saja belum memadai. "Jangan sampai memangkas BOS, ini berbahaya. Jika dipaksakan sekolah swasta bisa gulung tikar," ujar Ubaid, Sabtu (2/3/2024).
Baca juga: Menu Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Diracik Jokowi, Ini Isinya
"Ya sangat tidak efektif. Saat ini saja dana BOS masih banyak kekurangan, Apalagi dibebani dengan makan siang, jelas tekor," sambungnya.
Misalnya penggunaan dana BOS untuk memberi upah guru honorer di sekolah. Lalu, ketika kesejahteraan guru honorer saat ini belum tuntas malah diperburuk dengan pemangkasan dana BOS. Ini bukan solusi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
"Kalau belum jelas jangan dipaksakan. Dampak buruknya banyak mulai dari kesenjangan, pemborosan, kecemburuan sosial, hingga diskriminasi. Jangan sampai grasak-grusuk (terburu-buru) hanya ingin mengejar popularitas, sementara malah kontraproduktif dengan tujuan pendidikan," kata Ubaid.
Dia lebih setuju jika saat ini pemerintah lebih sibuk memikirkan kesejahteraan tenaga pengajar. Jika masalah prioritas ini diabaikan program makan siang gratis juga akan sia-sia.
"Ini isu prioritas tapi kerap diabaikan. Guru-guru honorer ini hidup terlunta-lunta dan digaji di bawah standar, jadi mestinya mereka diprioritaskan soal kejelasan status dan kesejahteraannya," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy menutukan penggunaan APBN aman untuk membiayai program makan siang gratis. Program makan siang gratis hanya memindahkan amplop saja dari pagu anggaran.
“Aman itu kan sebenarnya cuma memindahkan amplop saja,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menurut dia, berbagai macam anggaran bisa dialokasikan untuk program makan siang gratis. Ada anggaran pendidikan, dana BOS, bahkan juga ada Dana Desa.
“Jadi jangan bayangkan nanti ada tambahan anggaran baru khusus gitu. Nggak selama ini selalu itu kan kita, amplop saja pindah amplop sana-sini,” ujarnya.
Program makan siang gratis juga akan diatur dalam APBN Perubahan. “Memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya sehingga proses transisi tidak harus kayak ada pembatasan gitu. Ini smooth saja,” kata Muhadjir.
(jon)
Lihat Juga :
