Wapres Minta AHY Berantas Mafia Tanah hingga Masalah Sertifikat Ganda
loading...
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang menjabat Menko Polhukam, di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Foto/X agusyudhoyono
A
A
A
JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Atas hal ini, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meminta AHY memberantas mafia tanah hingga masalah sertifikat ganda.
"Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus di (selesaikan), yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang menjadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan," kata Wapres dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya. Supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa ke depan itu," tambahnya.
Sebelumnya, AHY yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL," ungkapnya.
AHY memastikan, meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimistis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN.
"Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik," tuturnya.
AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah.
"Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat," tuturnya.
Kata AHY, yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang, dan lain sebagainya.
"Kalau investasi bergerak Insya Allah ekonomi rakyat bergerak pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat dan kesejahteraan akan terjadi," pungkasnya.
"Untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang harus di (selesaikan), yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang menjadi Menko Polhukam itu supaya diteruskan," kata Wapres dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada apa namanya itu sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus ya. Supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa ke depan itu," tambahnya.
Sebelumnya, AHY yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, segera menuntaskan 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Kita mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL," ungkapnya.
AHY memastikan, meskipun Kabinet Indonesia Maju sisa 8 bulan pemerintahan, dia optimistis akan menuntaskan target dari kerja Menteri ATR/BPN.
"Sisa 8 bulan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya tetapi secara kualitas pengabdian Saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik," tuturnya.
AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat kecil yang sedang bersengketa tanah.
"Kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat," tuturnya.
Kata AHY, yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang, dan lain sebagainya.
"Kalau investasi bergerak Insya Allah ekonomi rakyat bergerak pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat dan kesejahteraan akan terjadi," pungkasnya.
(maf)
Explore More