Tim Anies-Muhaimin: Banyak Saksi Kami Diintimidasi

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir mengungkapkan pihaknya banyak menemukan dugaan kecurangan Pilpres 2024 dilakukan dari kepala desa. Ari menyatakan, timnya telah menemukan sejumlah fakta, data, hingga saksi untuk dibawa dalam persidangan sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Paling banyak itu pengerahan kepala desa. Jadi melonjaknya suara (Prabowo-Gibran) ini betul-betul maksimal (akibat) kepala desa bergerak,” kata Ari di Gedung Yusuf Building Lawfirm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Kendati begitu, Ari menuturkan, pihaknya menemukan kesulitan untuk membuktikannya. Sebab, banyak saksi yang mendapat intimidasi dari pihak tertentu.



“Saat ini banyak saksi-saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan dilaporkan ke polisi. Ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari menjelaskan kecurangan itu masif dilakukan saat periode masa tenang jelang pencoblosan Pilpres 2024. “Kegiatan itu jauh sebelum pencoblosan sebenarnya, tapi masifnya itu ketika masa tenang. Kami dapatkan fakta masifnya itu ketika masa tenang. Masa tenang itu luar biasa operasinya, gerilyanya luar biasa,” pungkas dia.

Sebelumnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar rapat bersama tim hukum nasional AMIN dalam menyikapi dinamika Pilpres 2024. Anies menyebut menemukan pelanggaran sebelum pemungutan suara.

Mulanya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meyakini pihaknya akan lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. “Insyaallah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya dimana tim hukum nasional (THN AMIN) akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan AMIN adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua,” kata Cak Imin kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Di tempat yang sama, Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan sebelum pemungutan suara. Anies mengatakan tim THN telah memiliki bukti untuk dipertanggungjawabkan.

“Kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi,” ujarnya.

“Tapi kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS,” sambungnya.

Anies menilai, ada banyak kegiatan yang memengaruhi aktivitas di tempat pemungutan suara (TPS) yang membuat kualitas demokrasi di Indonesia menurun.

“Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar. Pra TPS. Pra TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detil akan ada, ini yang sangat mengkhawatirkan, jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai kecurangan itu bukan dilakukan di TPS atau sesudah TPS, melainkan sebelum pemungutan suara. “Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS sebagai sebuah praktik ketidakjujuran ini peningkatan kualitasnya,” ungkapnya.

“Bandingkan yang dulu-dulu dan ini yang bisa ganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin ajak seluruh rakyat Indonesia, apa pun pilihan pilpres saudara, boleh pilih harus sama-sama memilih pilpres jujur,” jelasnya.