Server Sirekap di Luar Negeri, Roy Suryo: Sistem Keamanan Data Pemilu Dipertanyakan
Senin, 19 Februari 2024 - 18:46 WIB
loading...
Pakar komunikasi dan digital Roy Suryo mempertanyakan sertifikasi Sistem Rekapitulasi Pemilu 2024 (Sirekap). Bahkan, dia juga bingung kenapa sistem keamanan siber Sirekap berada di luar negeri bukan di Indonesia. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar komunikasi dan digital Roy Suryo mempertanyakan sertifikasi Sistem Rekapitulasi Pemilu 2024 (Sirekap). Bahkan, dia juga bingung kenapa sistem keamanan siber Sirekap berada di luar negeri bukan di Indonesia.
Padahal, UU Perlindungan Data Pribadi (PHP) sudah disahkan sejak 2022 lalu dan di dalamnya mempersyaratkan penempatan lokasi server data krusial atau obyek vital negara berada di dalam negeri.
Baca juga: Cyberity Ungkap Layanan Cloud Sirekap Milik Alibaba, Lokasi Server di China, Prancis, dan Singapura
“Sirekap ini terbukti secara teknis bahwa alamat IP-Address 170.33.13.55 yang digunakannya menunjuk kepada Alibaba Singapore E-Commerce Limited, bahkan jelas-jelas tercantum nama Aliyun Cimputing Co.Ltd yang berlokasi tidak di Indonesia melainkan di Singapura. Bahkan, beberapa rekan sejawat pakar digital juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China dan Prancis,” ujar Roy, Senin (19/2/2024).
Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Sirekap dinilai sangat terbuka mempertaruhkan sisi keamanan dan marwah data-data masyarakat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apalagi server Alibaba.com adalah server komersial yang juga digunakan oleh berbagai data penyewa lainnya dari banyak negara sehingga potensi kebocoran data atau kemacetan jaringan menjadi sangat rawan terbuka.
Roy juga mengamati aplikasi ini saat mendadak diumumkan ke publik. Sejak Januari 2024 lalu langsung tiba-tiba bisa diunduh di PlayStore tanpa ada pengumuman uji publik dan teknis jauh-jauh hari sebelumnya.
Maka sangat bisa dipertanyakan bagaimana keakurasian sistem yang berani dipertaruhkan untuk data Pemilu yang sangat krusial dan menyangkut masa depan Indonesia dalam Pemilu 2024.
“Maka kemarin saya pertanyakan bagaimana soal sertifikasi Sirekap ini. Walau disebut-sebut sudah disertifikasi dari Kemkominfo, namun mengingat integritas dari kementerian yang dipimpin relawan pendukung salah satu paslon ini layak dipertanyakan objektivitasnya, apalagi seharusnya sertifikasi diberikan oleh badan yang lebih kredibel milik negara, misalnya BRIN,” ujar Roy.
Padahal, UU Perlindungan Data Pribadi (PHP) sudah disahkan sejak 2022 lalu dan di dalamnya mempersyaratkan penempatan lokasi server data krusial atau obyek vital negara berada di dalam negeri.
Baca juga: Cyberity Ungkap Layanan Cloud Sirekap Milik Alibaba, Lokasi Server di China, Prancis, dan Singapura
“Sirekap ini terbukti secara teknis bahwa alamat IP-Address 170.33.13.55 yang digunakannya menunjuk kepada Alibaba Singapore E-Commerce Limited, bahkan jelas-jelas tercantum nama Aliyun Cimputing Co.Ltd yang berlokasi tidak di Indonesia melainkan di Singapura. Bahkan, beberapa rekan sejawat pakar digital juga menemukan koneksi server Sirekap ini dengan lokasi server di China dan Prancis,” ujar Roy, Senin (19/2/2024).
Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Sirekap dinilai sangat terbuka mempertaruhkan sisi keamanan dan marwah data-data masyarakat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apalagi server Alibaba.com adalah server komersial yang juga digunakan oleh berbagai data penyewa lainnya dari banyak negara sehingga potensi kebocoran data atau kemacetan jaringan menjadi sangat rawan terbuka.
Roy juga mengamati aplikasi ini saat mendadak diumumkan ke publik. Sejak Januari 2024 lalu langsung tiba-tiba bisa diunduh di PlayStore tanpa ada pengumuman uji publik dan teknis jauh-jauh hari sebelumnya.
Maka sangat bisa dipertanyakan bagaimana keakurasian sistem yang berani dipertaruhkan untuk data Pemilu yang sangat krusial dan menyangkut masa depan Indonesia dalam Pemilu 2024.
“Maka kemarin saya pertanyakan bagaimana soal sertifikasi Sirekap ini. Walau disebut-sebut sudah disertifikasi dari Kemkominfo, namun mengingat integritas dari kementerian yang dipimpin relawan pendukung salah satu paslon ini layak dipertanyakan objektivitasnya, apalagi seharusnya sertifikasi diberikan oleh badan yang lebih kredibel milik negara, misalnya BRIN,” ujar Roy.
(jon)
Lihat Juga :
