Faisal Basri: Hampir Mustahil Pemilu 2024 Jujur dan Adil kalau Presidennya Masih Jokowi

JAKARTA - Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi sorotan banyak kalangan. Pengamat Ekonomi dan Politik, Faisal Basri pun berpendapat Jokowi terus melakukan perusakan sistem demokrasi di Indonesia.

“Jokowi ini kan dari hari ke hari melakukan kerusakan terus-menerus, jadi tidak terbayangkan oleh kita kalau Jokowi tepat sebagai Presiden sampai Oktober dengan kerusakan yang dahsyat. Karena itulah kita meminta Pak Jokowi baik-baik jangan cawe-cawe. Dia akui kan cawe-cawe dia presiden dan dia punya kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuasaannya,” ujar Faisal Basri dalam 33 Jam Live Podcast Gerakan Aktivis 98, Selasa (13/2/2024).



Dia mengatakan bahwa Jokowi memiliki kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuasaannya lewat pencalonan anaknya sebagai wakil presiden.

“Takut kita? Tidak, ini negara demokrasi ayo bersaing secara sehat, beretika, dan dilandasi dengan moralitas. Apalagi ini calon pemimpin bangsa yang standar nilainya harus tinggi,” tegas Faisal.

Faisal mengajak masyarakat agar kepentingan pemilu yang sebentar lagi berlangsung itu harus jujur, adil, dan tidak ada kecurangan, bebas, rahasia. Meski begitu, dia menyebut pemilu kali ini hampir mustahil adil kalau presidennya masih Jokowi.

“Jadi jangan ditakuti-takuti rakyat, jangan gunakan aparat, polisi ,tentara, aparat desa, sampai bupati, wali kota dan gubernur. Kita menerima apapun hasilnya. Namun, hampir mustahil pemilu ini jujur dan adil kalau presidennya masih Jokowi yang penuh dengan cawe-cawe yang kian hari kian nyata. Untuk itu, masyarakat ini kan bikin gerakan kawal pemilu dan macem-macem lagi ya, kita monitor terus dari waktu ke waktu supaya tidak terjadi kecurangan yang massif,” tandas dia.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahkan para konglomerat sudah mengumumkan arogansinya dengan mengatakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia akan mendukung Prabowo, kekuatan uangnya luar biasa.

“Kemudian ada upaya memakzulkan Jokowi, tapi kan secara konstitusiaonal ini lewat DPR kan, dan DPR-nya belum ada yang gerak. Tapi sudah mulailah ada petisi 100 untuk menunjukkan ada perlawanan dari rakyat. Tapi waktunya cukup panjang udah pasti melewati pemilu."



"Ada gerakan moral juga seperti dorongan untuk menteri-menteri yang masih waras yang masih punya integritas itu mundur. Kenapa mundur? Karena para menteri ini punya standar nilai kualitas yang tinggi. Makanya jadi menteri. Ada yang dari akademisi, ada yang dari teknokrat itu ada standarnya,” tegasnya.