Siti Zuhro Prihatin dengan Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Sabtu, 10 Februari 2024 - 00:21 WIB
loading...
Peneliti Utama Politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro. Foto/Riana Rizkia
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu dia ungkap dalam acara deklarasi manifesto kebangsaan bertajuk 'Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala'.
"Jujur saya sangat prihatin sebagai peneliti, sebagai intelektual, dan berkecimpung di penelitian dan tentu demokrasi bagian dari mata kuliah kami sebagai sarjana ilmu sosial politik," katanya di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).
Awalnya, Siti Zuhro mengatakan bahwa pemilu diharapkan dapat menjadi cara agar era otoriter berakhir setelah masa Orde Baru. Namun, Siti Zuhro melihat Indonesia justru mengalami kemunduran demokrasi setelah masa tersebut.
"Maka inilah mulai bangkit rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kita memiliki semacam kebebasan berpendapat. Kali ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ketika pilpresnya kita lakukan langsung, demikian juga pilkada, ceritanya begitu," ucapnya.
Baca Juga: Digitalisasi Demokrasi
Realitasnya, kata Siti Zuhro, yang terjadi rakyat hanya disuguhkan pasangan calon yang sudah ditentukan. Rakyat, kata Siti Zuhro, tidak diberikan kebebasan, seolah-olah dipaksa untuk menyetujui keputusan para penguasa untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya.
"Jadi kita tidak diberikan keleluasaan, dengan masyarakat kita yang majemuk luar biasa ini, dengan sisi multipartai itu, tetap saja maunya dua pasangan calon, maunya satu putaran saja, sudah jangan diontrang-antring lebih dari sekali, seolah-olah seperti itu," katanya.
Siti Zuhro mengatakan, pada Pilpres 2004 ada lima pasangan calon yang bertarung. "Lumayan, perkara ada yang kalah, itu sudah hukum alam. Tapi mulai 2014 kita tidak disuguhi lagi seperti itu. Maka ini yang menjadi concern kira, keprihatinan kita, dan dalam perkembangannya kita tidak naik kelas mulu setiap pemilu, setiap pilpres endingnya itu konflik," ujarnya.
"Jujur saya sangat prihatin sebagai peneliti, sebagai intelektual, dan berkecimpung di penelitian dan tentu demokrasi bagian dari mata kuliah kami sebagai sarjana ilmu sosial politik," katanya di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).
Awalnya, Siti Zuhro mengatakan bahwa pemilu diharapkan dapat menjadi cara agar era otoriter berakhir setelah masa Orde Baru. Namun, Siti Zuhro melihat Indonesia justru mengalami kemunduran demokrasi setelah masa tersebut.
"Maka inilah mulai bangkit rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kita memiliki semacam kebebasan berpendapat. Kali ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ketika pilpresnya kita lakukan langsung, demikian juga pilkada, ceritanya begitu," ucapnya.
Baca Juga: Digitalisasi Demokrasi
Realitasnya, kata Siti Zuhro, yang terjadi rakyat hanya disuguhkan pasangan calon yang sudah ditentukan. Rakyat, kata Siti Zuhro, tidak diberikan kebebasan, seolah-olah dipaksa untuk menyetujui keputusan para penguasa untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya.
"Jadi kita tidak diberikan keleluasaan, dengan masyarakat kita yang majemuk luar biasa ini, dengan sisi multipartai itu, tetap saja maunya dua pasangan calon, maunya satu putaran saja, sudah jangan diontrang-antring lebih dari sekali, seolah-olah seperti itu," katanya.
Siti Zuhro mengatakan, pada Pilpres 2004 ada lima pasangan calon yang bertarung. "Lumayan, perkara ada yang kalah, itu sudah hukum alam. Tapi mulai 2014 kita tidak disuguhi lagi seperti itu. Maka ini yang menjadi concern kira, keprihatinan kita, dan dalam perkembangannya kita tidak naik kelas mulu setiap pemilu, setiap pilpres endingnya itu konflik," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
