Ketua Dewan Penasehat JSI Marzuki Alie Dorong Gerakan Boikot Produk Pro Israel
Senin, 05 Februari 2024 - 18:46 WIB
loading...
Ketua Dewan Penasehat DPP Jaringan Santri Indonesia (JSI), Marzuki Alie. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Semangat boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel semakin kuat di Indonesia. Aksi boikot sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina ini dinilai sejalan dengan amanat konsitusi.
"Konstitusi kita jelas, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Komitmen itu harus ditaati oleh seluruh pemimpin Indonesia. Semua presiden Indonesia taat konstitusi dan perjuangan Palestina selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah RI," kata Ketua Dewan Penasehat DPP Jaringan Santri Indonesia (JSI), Marzuki Alie dalam acara dialog tim pendukung atau relawan capres-cawapres di Kafe Tendean, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Dialog bertema "Komitmen Capres-Cawapres Terhadap Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel" ini merupakan kolaborasi Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) dan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).
Menurut Marzuki Alie, semua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) berkomitmen menegakkan konstitusi. Sebab, jika tidak berkomitmen, maka pemerintah melanggar konstitusi.
"Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden jelas dukungannya pada Palestina dan jelas menyatakan sikap melarang shipping line Israel berlabuh di pelabuhan Indonesia," katanya.
Namun Marzuki mengingatkan banyak pengusaha yang menggunakan kapal dengan bendera lain, sehingga kontainernya tetap bisa masuk ke Indonesia. Sebagian bisnis produk terafiliasi Israel juga sibuk membantah, berganti nama, hingga rajin mengirimkan donasi ke Palestina melalui organisasi dan lembaga Islam di Jakarta.
Marzuki menilai sejauh ini boikot produk terafiliasi Israel sudah bagus, tapi harus dilakukan secara lebih masif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang imbauan umat islam untuk menghindari penggunaan produk terafiliasi Israel dan merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, perlu lebih disebarluaskan.
"MUI harus diajak mennyosialisasikan fatwa itu dalam bentuk yang sederhana melalui media sosial. Luar biasa, banyak yang bisa disebarluaskan," katanya.
Dikatakannya, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sebenarnya mudah diajak ikut berjuang dengan alasan jihad dan alasan emosional lainnya, apalagi diperkuat fatwa. “Yang terpenting sekarang bagaimana terus mensosialisasikan Fatwa MUI, sehingga masyarakat mudah mendengar dan memahami. Dengan demikian, gerakan boikot yang sedang digalang bisa mendorong momentum kecintaan terhadap produk-produk Indonesia,” katanya.
Sebenarnya sejumlah produk Indonesia sudah mendunia. Hanya memang masalah kemasan dan pengelolaan masih perlu ditingkatkan. "Cintailah produk-produk kita ini kalau kita mau berbuat. Kalau tidak, kita akan digilas oleh produk-produk asing. Komitmen ini, yang paling penting komitmen," katanya.
Marzuki menekankan pentingnya peran civil society dalam gerakan boikot dan harus bergerak secara masif. Masyarakat yang mengkonsumsi produk-produk terafiliasi Israel adalah masyarakat menengah atas.
"Harus ada usaha kita memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati mayoritas masyarakat Indonesia," katanya.
Direktur Eksekutif Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YMKI) Ahmad Himawan mengatakan, gerakan boikut produk yang terafiliasi Israel juga nantinya akan berdampak pada terdongkraknya produk-produk nasional. Dengan gerakan boikot terhadap produk asing yang terafiliasi Israel dan dengan mendorong masyarakat muslim menggantinya ke produk lokal.
"Seluruh umat muslim Indonesia, termasuk para capres-cawapres harus ikut berjuang membela dan mendukung Palestina merdeka," katanya.
Ahmad mengatakan, YKMI bisa berperan aktif dengan melakukan edukasi, advokasi, dan sosialisasi ke konsumen muslim untuk terus melanjutkan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel. Mengenai isu 'Palestina Washing' di mana sejumlah produk terafiliasi Israel berkilah, maka YKMI akan terus melakukan pemantauan.
"Jangan sampai masyarakat kita dibodohi oleh produk-produk asing yang mengaku produk nasional melalui iklan-iklan yang sekarang tayang dengan masif di televisi maupun media sosial, lalu memberikan bantuan untuk mengambil hati masyarakat Indonesia," katanya.
Ketua Gerbang Pronas Fuad Adnan minta komitmen capres sebagai pemicu agar dukungan boikot produk terafiliasi Israel terus bergema. Komitmen itu kemudian diamplifikasi agar bisa didengar oleh masyarakat.
"Sikap dan tindakan (boikot) ini mewakili kepentingan umat Muslim Indonesia untuk menekan Israel dan membela kepentingan Palestina. Bagi umat Islam, tindakan ini juga bagian dari keimanan," kata Fuad.
Dia menyoroti sejumlah produk terafiliasi Israel yang berganti baju atau berganti nama. Menurutnya, itu sama saja dengan pengelabuan masyarakat.
"Mengeluarkan bantahan (terafiliasi Israel) sambil mengirim donasi ke Palestina, Itu juga sebuah pengelabuan. Mereka mengirim donasi, itu sama sekali tidak bisa mengganti kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan," katanya.
"Konstitusi kita jelas, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Komitmen itu harus ditaati oleh seluruh pemimpin Indonesia. Semua presiden Indonesia taat konstitusi dan perjuangan Palestina selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah RI," kata Ketua Dewan Penasehat DPP Jaringan Santri Indonesia (JSI), Marzuki Alie dalam acara dialog tim pendukung atau relawan capres-cawapres di Kafe Tendean, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Dialog bertema "Komitmen Capres-Cawapres Terhadap Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel" ini merupakan kolaborasi Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) dan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).
Menurut Marzuki Alie, semua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) berkomitmen menegakkan konstitusi. Sebab, jika tidak berkomitmen, maka pemerintah melanggar konstitusi.
"Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden jelas dukungannya pada Palestina dan jelas menyatakan sikap melarang shipping line Israel berlabuh di pelabuhan Indonesia," katanya.
Namun Marzuki mengingatkan banyak pengusaha yang menggunakan kapal dengan bendera lain, sehingga kontainernya tetap bisa masuk ke Indonesia. Sebagian bisnis produk terafiliasi Israel juga sibuk membantah, berganti nama, hingga rajin mengirimkan donasi ke Palestina melalui organisasi dan lembaga Islam di Jakarta.
Marzuki menilai sejauh ini boikot produk terafiliasi Israel sudah bagus, tapi harus dilakukan secara lebih masif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang imbauan umat islam untuk menghindari penggunaan produk terafiliasi Israel dan merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, perlu lebih disebarluaskan.
"MUI harus diajak mennyosialisasikan fatwa itu dalam bentuk yang sederhana melalui media sosial. Luar biasa, banyak yang bisa disebarluaskan," katanya.
Dikatakannya, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sebenarnya mudah diajak ikut berjuang dengan alasan jihad dan alasan emosional lainnya, apalagi diperkuat fatwa. “Yang terpenting sekarang bagaimana terus mensosialisasikan Fatwa MUI, sehingga masyarakat mudah mendengar dan memahami. Dengan demikian, gerakan boikot yang sedang digalang bisa mendorong momentum kecintaan terhadap produk-produk Indonesia,” katanya.
Sebenarnya sejumlah produk Indonesia sudah mendunia. Hanya memang masalah kemasan dan pengelolaan masih perlu ditingkatkan. "Cintailah produk-produk kita ini kalau kita mau berbuat. Kalau tidak, kita akan digilas oleh produk-produk asing. Komitmen ini, yang paling penting komitmen," katanya.
Marzuki menekankan pentingnya peran civil society dalam gerakan boikot dan harus bergerak secara masif. Masyarakat yang mengkonsumsi produk-produk terafiliasi Israel adalah masyarakat menengah atas.
"Harus ada usaha kita memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati mayoritas masyarakat Indonesia," katanya.
Direktur Eksekutif Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YMKI) Ahmad Himawan mengatakan, gerakan boikut produk yang terafiliasi Israel juga nantinya akan berdampak pada terdongkraknya produk-produk nasional. Dengan gerakan boikot terhadap produk asing yang terafiliasi Israel dan dengan mendorong masyarakat muslim menggantinya ke produk lokal.
"Seluruh umat muslim Indonesia, termasuk para capres-cawapres harus ikut berjuang membela dan mendukung Palestina merdeka," katanya.
Ahmad mengatakan, YKMI bisa berperan aktif dengan melakukan edukasi, advokasi, dan sosialisasi ke konsumen muslim untuk terus melanjutkan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel. Mengenai isu 'Palestina Washing' di mana sejumlah produk terafiliasi Israel berkilah, maka YKMI akan terus melakukan pemantauan.
"Jangan sampai masyarakat kita dibodohi oleh produk-produk asing yang mengaku produk nasional melalui iklan-iklan yang sekarang tayang dengan masif di televisi maupun media sosial, lalu memberikan bantuan untuk mengambil hati masyarakat Indonesia," katanya.
Ketua Gerbang Pronas Fuad Adnan minta komitmen capres sebagai pemicu agar dukungan boikot produk terafiliasi Israel terus bergema. Komitmen itu kemudian diamplifikasi agar bisa didengar oleh masyarakat.
"Sikap dan tindakan (boikot) ini mewakili kepentingan umat Muslim Indonesia untuk menekan Israel dan membela kepentingan Palestina. Bagi umat Islam, tindakan ini juga bagian dari keimanan," kata Fuad.
Dia menyoroti sejumlah produk terafiliasi Israel yang berganti baju atau berganti nama. Menurutnya, itu sama saja dengan pengelabuan masyarakat.
"Mengeluarkan bantahan (terafiliasi Israel) sambil mengirim donasi ke Palestina, Itu juga sebuah pengelabuan. Mereka mengirim donasi, itu sama sekali tidak bisa mengganti kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
