Pilpres 2024 Jauh dari Netralitas, Denny: Presiden Jadi Wasit, Bukan Dukung Anaknya
Minggu, 04 Februari 2024 - 14:13 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Pilpres 2024 sudah jauh dari netralitas. Foto: Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Pilpres 2024 sudah jauh dari netralitas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seharusnya menjadi wasit justru mendukung anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Denny membeberkan sejumlah fakta bahwa Presiden tidak netral di Pilpres 2024. Salah satunya skandal Putusan Nomor 90 Mahkamah Agung tentang batas usia capres-cawapres. Apalagi mantan Ketua MK Anwar Usman yang memutuskan putusan ini adalah paman Gibran atau adik ipar Jokowi.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Memihak
“Bagaimana kita melihat skandal mahkamah keluarga itu menunjukkan relasi antara Ketua MK dengan Presiden Jokowi dengan Gibran yang diuntungkan dengan Putusan 90 dengan pemohon Ketua Umum PSI adalah adik Gibran, Kaesang Pangarep. Begitu kasat mata bagaimana sebenarnya terjadi KKN,” ujar Denny dalam dialog virtual dengan tema “Pilpres Tanpa Etika dan Penegakan Hukum” oleh Forum Insan Cita, Minggu (4/2/2024).
Jika dikaitkan dengan pernyataan Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye pada Rabu (24/1/2024), maka netralitas Presiden perlu dipertanyakan.
Sebelumnya, Denny membeberkan sejumlah fakta bahwa Presiden tidak netral di Pilpres 2024. Salah satunya skandal Putusan Nomor 90 Mahkamah Agung tentang batas usia capres-cawapres. Apalagi mantan Ketua MK Anwar Usman yang memutuskan putusan ini adalah paman Gibran atau adik ipar Jokowi.
Baca juga: Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Memihak
“Bagaimana kita melihat skandal mahkamah keluarga itu menunjukkan relasi antara Ketua MK dengan Presiden Jokowi dengan Gibran yang diuntungkan dengan Putusan 90 dengan pemohon Ketua Umum PSI adalah adik Gibran, Kaesang Pangarep. Begitu kasat mata bagaimana sebenarnya terjadi KKN,” ujar Denny dalam dialog virtual dengan tema “Pilpres Tanpa Etika dan Penegakan Hukum” oleh Forum Insan Cita, Minggu (4/2/2024).
Jika dikaitkan dengan pernyataan Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye pada Rabu (24/1/2024), maka netralitas Presiden perlu dipertanyakan.
Lihat Juga :
