Kominfo Mencatat Sebanyak 1.028 Hoaks Tersebar terkait COVID-19

Sehingga, kata Widodo, diharapkan ada validasi dan tidak menjadi hoaks. “Artinya begini di era keterbukaan ini menjadi jauh lebih memudahkan partisipasi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan program apapun yang pemerintah kepada masyarakat. Ini yang saya kira penting. Yang penting adalah sepertinya masyarakat mau divalidasi datanya kemudian malah menjadi hoaks ya. Bukan malah menjadi mengadu domba,” tegasnya.

Apalagi, dalam penanganan COVID-19 saat ini pemerintah telah menganggarkan bantuan sosial yang perlu juga dipantau oleh masyarakat. “Inilah kesadaran masyarakat civil society untuk bisa bersama-sama. Apa-apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah yang jumlahnya sangat banyak menurut saya dan di sektor yang berbau bantuan langsung sosial sampai pada ekonomi sampai pada UMKM, sampai pada kesehatan apapun ini sudah digelontorkan terakhir bahkan pegawai yang gajinya 5 juta yang mendapatkan bantuan ini mohon juga di monitor,” jelas Widodo. (Baca juga: Kabar Gembira dari Jokowi, Bansos Karyawan Cair Satu hingga Dua Minggu Lagi)

Widodo menambahkan dengan keterbukaan informasi dan saling memvalidasi maka tidak ada disinformasi lagi di masyarakat. “Kita tidak bisa tanpa adanya umpan balik dari masyarakat. Saya kira itu sehingga kami sangat senang kalau komponen masyarakat atau informasi yang valid, informasi yang bisa dibuktikan kemudian kita akan menegakkan aturan dengan yang sudah berlaku selama ini,” tegasnya.