Harlah ke-101 NU Momentum Kembangkan Warisan Nahdlatul Ulama bagi Indonesia
Minggu, 28 Januari 2024 - 17:30 WIB
loading...
A
A
A
"Pendidikan Pesantren Salafiyah yang mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan melalui kitab kitab Turost (kitab kuning) yang sampai saat ini masih digunakan dari kitab tauhid, fiqih, akhlak, dari ubudiyah sampai ekonomi, hukum-hukum sampai astronomi dan lain sebagainya, terus berkembang sampai sekarang menjadi lebih dari 27.000 pesantren dengan jumlah santri tujuh jutaan," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Kiai Marsudi memaparkan, pesantren NU di Indonesia juga terus berkembang dari desa sampai ke kota. Pesantren NU saat ini sudah mengadopsi pendidikan sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, MA. Jumlah sekitar 45.000 unit. Kemudian sekolah tinggi, institut, dan universitas NU baik S1, S2, maupun S3 sudah exist di beberapa daerah.
"Meski pun sudah berdiri ratusan rumah sakit NU, menurut saya sektor kesehatan harus terus dikembangkan, karena masih banyak kebutuhan rumah sakit yang dengan kekhasannya masih dibutuhkan. Harapannya sektor kesehatan menjadi program utama pengurus hari ini, karena pengurus sebelumnya sudah berusaha untuk sektor pendidikan yang utama, sekarang tinggal sektor kesehatan dan ekonomi yang perlu jadi prioritas," kata mantan Sekjen PBNU ini.
Kiai Marsudi mengingatkan, politik yang dianut dan dikembangkan NU adalah politik kebangsaan, yakni menjaga, merawat, dan terus memperkuat Indonesia sebagai negara kesepakatan (konsesus) yang dihasilkan dari musyawarah mufakat. NU menyebutnya Almu'ahadah Alwathoniyah, MUI menyebut Darul Mitsaq, atau Muhammadiyah menyebut Darul 'Ahdi Wasyahadah, sebuah negara yang berdasarkan Pancasila, yang nilai-nilainya sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
Politik kebangsaan NU, kata Kiai Marsudi, adalah memastikan empat hal dasar dalam negara demokrasi. Pertama, berjalannya seluruh proses pengambilan kebijakan politik dengan nusyawarah. Kedua, tanggung jawab kemaslahatan individu. Ketiga, kemaslahatan publik (umum) dalam hak-hak dan persamaan hak di antara manusia. Keempat, gotong-royong, solidaritas dari semua aliran dan golongan untuk menyatukan diri dalam membangun bangsa, bukan politik partisan.
Kiai Marsudi memaparkan, pesantren NU di Indonesia juga terus berkembang dari desa sampai ke kota. Pesantren NU saat ini sudah mengadopsi pendidikan sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, MA. Jumlah sekitar 45.000 unit. Kemudian sekolah tinggi, institut, dan universitas NU baik S1, S2, maupun S3 sudah exist di beberapa daerah.
"Meski pun sudah berdiri ratusan rumah sakit NU, menurut saya sektor kesehatan harus terus dikembangkan, karena masih banyak kebutuhan rumah sakit yang dengan kekhasannya masih dibutuhkan. Harapannya sektor kesehatan menjadi program utama pengurus hari ini, karena pengurus sebelumnya sudah berusaha untuk sektor pendidikan yang utama, sekarang tinggal sektor kesehatan dan ekonomi yang perlu jadi prioritas," kata mantan Sekjen PBNU ini.
Kiai Marsudi mengingatkan, politik yang dianut dan dikembangkan NU adalah politik kebangsaan, yakni menjaga, merawat, dan terus memperkuat Indonesia sebagai negara kesepakatan (konsesus) yang dihasilkan dari musyawarah mufakat. NU menyebutnya Almu'ahadah Alwathoniyah, MUI menyebut Darul Mitsaq, atau Muhammadiyah menyebut Darul 'Ahdi Wasyahadah, sebuah negara yang berdasarkan Pancasila, yang nilai-nilainya sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
Politik kebangsaan NU, kata Kiai Marsudi, adalah memastikan empat hal dasar dalam negara demokrasi. Pertama, berjalannya seluruh proses pengambilan kebijakan politik dengan nusyawarah. Kedua, tanggung jawab kemaslahatan individu. Ketiga, kemaslahatan publik (umum) dalam hak-hak dan persamaan hak di antara manusia. Keempat, gotong-royong, solidaritas dari semua aliran dan golongan untuk menyatukan diri dalam membangun bangsa, bukan politik partisan.
Lihat Juga :
