Pernyataan Presiden Boleh Kampanye, Sekjen PDIP: Buktikan Prabowo-Gibran Cermin Periode Ketiga Jokowi

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak telah menciptakan sentimen sangat negatif. Selain itu, pernyataan tersebut menjadi bukti pasangan Prabowo Gibran merupakan cermin periode ketiga Jokowi.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kamis (25/1/2024).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyebut, pernyataan Jokowi selain melanggar etika politik juga melanggar pranata kehidupan bernegara yang baik. Hasto menilai, keinginan Jokowi untuk kampanye menunjukkan ambisinya.



“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran,” ujarnya.

Hasto menambahkan, ambisi Jokowi yang menginginkan 3 periode tersebut maka kini rakyat paham, mengapa Jokowi sampai begitu bersemangat membuntuti kampanye Ganjar Pranowo, khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).



“Sebab Ganjar Pranowo itu presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD. Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung Paslon 2,” katanya.

Hasto menambahkan, pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menhan Prabowo, dan jajaran TNI juga sangat tidak elok. Sebab TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis.

“Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi,” katanya.