Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Presma Unpad: Kalimat Sensitif dan Berbahaya

BANDUNG - Presiden Mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) Haikal Febrian Syah menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye atau memihak di Pilpres 2024.

Dia menilai pernyataan Jokowi sebagai seorang kepala negara adalah tindakan bodoh dan sangat memalukan.

"Terkait statement Pak Jokowi bahwa presiden itu boleh berkampanye adalah tindakan yang paling bodoh yang saya lihat dan sangat memalukan," ujar Haikal, Rabu (24/1/2024).



Sebagai seorang kepala negara, Jokowi seharusnya tidak mengucapkan pernyataan yang dapat mengundang kegaduhan pada Pilpres 2024.

"Karena Presiden Jokowi merupakan seorang kepala negara dan juga pemimpin pemerintahan yang harusnya dia tidak mengucapkan hal seperti itu karena dianggap dapat mengganggu stabilitas tahun politik 2024," ungkapnya.

Menurut Haikal, seharusnya Jokowi lebih bijaksana dan beretika dalam menyampaikan pernyataan di muka publik. "Kalimat yang dikeluarkan itu kalimat sensitif dan sangat berbahaya bila direspons publik," ujarnya.

Dia berharap apa yang dilontarkan Jokowi tidak membuat kondisi politik semakin memanas. Ditambah lagi, keberpihakan presiden juga bakal berpengaruh dalam kontestasi pilpres dan pilkada.

Di sisi lain, Haikal juga mengkritisi pernyataan Jokowi terkait diperbolehkannya pejabat publik berkampanye, namun tidak memakai fasilitas negara. Menurut dia, hal ini juga merupakan tindakan konyol.

Jika presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan sudah berpihak kepada kontestan pemilu bukan tidak mungkin para ASN ataupun TNI/Polri akan bersikap sama.

"Kalau presiden saja sudah menyatakan dukungan atau sikap politik bukan tidak mungkin abuse of power itu terjadi juga penggunaan-penggunaan kendaraan politik yang digunakan adalah fasilitas negara. Itu bukan hal yang tidak mungkin apalagi sudah di level bawah," katanya.

Haikal juga memandang pernyataan Jokowi akan berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan negara ataupun aset-aset negara juga dapat digunakan untuk kepentingan pilpres atau pilkada.

"Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Kita lihat beberapa waktu terakhir ada pemukulan aparat atau aparatur desa yang menyatakan pada salah satu paslon dan sebagainya," ucapnya.