Sorot Akun X Kemhan Unggah Tagar Prabowo-Gibran, Ganjar Bicara Conflict of Interest
Selasa, 23 Januari 2024 - 16:30 WIB
loading...
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti akun medsos X Kemhan lantaran diduga dipakai untuk kampanye paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/TPN
A
A
A
KENDAL - Capres Nomor Urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti akun medsos X Kementerian Pertahanan (Kemhan) lantaran diduga dipakai untuk kampanye paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka .
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak, semua di jabatan publik," ujar Ganjar di Kendal, Selasa (23/1/2024).
Baca juga: Soal Akun X Kemhan Unggah Tagar Prabowo-Gibran, Istana: Evaluasi Internal Kemhan
Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu mengatakan, setiap orang yang menduduki suatu jabatan harus bisa bersikap netral. Pasalnya, manakala seorang pejabat yang belum mundur dari jabatannya tapi tetap dibolehkan untuk berkampanye hingga menggunakan fasilitas negara, bakal ada potensi conflict of interest.
"Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest (COI), kami berdiskusi dengan Pak Mahfud soal ini, itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tuturnya.
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota, mundur atau tidak, semua di jabatan publik," ujar Ganjar di Kendal, Selasa (23/1/2024).
Baca juga: Soal Akun X Kemhan Unggah Tagar Prabowo-Gibran, Istana: Evaluasi Internal Kemhan
Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu mengatakan, setiap orang yang menduduki suatu jabatan harus bisa bersikap netral. Pasalnya, manakala seorang pejabat yang belum mundur dari jabatannya tapi tetap dibolehkan untuk berkampanye hingga menggunakan fasilitas negara, bakal ada potensi conflict of interest.
"Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest (COI), kami berdiskusi dengan Pak Mahfud soal ini, itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tuturnya.
Lihat Juga :
