Caleg Ivanhoe Minta Bawaslu Dalami Penurunan Iklan Anies

JAKARTA - Videotron iklan capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama Cak Imin ditakedown di Jakarta dan Bekasi. Sementara dari pihak penyelenggara proyek pemasangan iklan videotron itu tidak memberikan alasan jelas.

Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Partai Nasdem, Ivanhoe Semen mendesak, adanya kejelasan penurunan iklan Anies. Jangan sampai ada upaya mencederai demokrasi.

"Kita sebagai pendukung Anies meminta kejelasan. Kenapa hal tersebut terjadi? Dalam Pilpres, Pemda harus memberikan kesempatan yang sama pada semua kandidat," katanya.

Caleg Dapil V DKI Jakarta ini menegaskan, banyak videotron pasangan calon lain terpasang di ruas jalan utama. Namun, iklan tersebut tidak mengalami kendala dalam operasionalnya.

Untuk itu, Ivanhoe meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindaklanjuti temuan ini.

"Banyak sekali capres lain di videotron, itu bebas. Pak Anies jarang. Sekalinya ada diturunkan. Ini harus menjadu perhatian, khususnya Bawaslu," jelasnya.

Ivanhoe menambahkan, jangan sampai ada diskriminasi dalam pemasangan iklan videotron. Tindakan tersebut jelas dan nyata telah mencederai demokrasi di Indonesia.

"Proses Pilpres-nya sudah diskriminatif dan menekan satu pihak. Ini tidak baik. Apalagi nanti pada proses pemilihan 14 Februari? Kalau ada diskriminatif, hasilnya bagaimana kita mengharapkan fair. Karena prosesnya tidak fair," tutupnya.

Sebelumnya, Kapten Timnas AMIN M Syaugi Alaydrus memastikan, pihaknya bakal melaporkan upaya penurunan iklan Anies-Cak Imin tersebut ke KPU dan Bawaslu.

"Ya jadi kita ini dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan, hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal apa tim kita, tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu, dengan kejadian-kejadian tersebut," kata Syaugi di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Syaugi tidak ingin berpolemik terkait penurunan iklan Anies-Cak Imin tersebut. Dia menyerahkan kepada masalah tersebut kepada masyarakat.

Syaugi juga ingin agar masyarakat ikuti mengawasi potensi ketidakadilan supaya Pemilu 2024 berjalan riang gembira.

"Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai, bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan, masyarakat agar mengawasi," ungkapnya.