Soal Data Pertahanan di Debat Capres, Jokowi: Ada yang Bisa Dibuka, Banyak Harus Dirahasiakan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons mengenai data pertahanan bangsa Indonesia, bahwa tidak bisa semuanya dibuka dan dijabarkan dalam forum terbuka khususnya debat Pilpres 2024. Menurutnya, ada data-data pertahanan yang harus tetap dipertahankan atau tidak diungkapkan.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

Jokowi mengatakan, data pertahanan tidak bisa dibuka sembarangan. Sebab katanya, di dalam data tersebut ada strategi besar negara Indonesia.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kaya toko kelontong, enggak bisa," ungkapnya.



Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mencecar Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto terkait penurunan indeks pertahanan Indonesia. Apalagi saat ini, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"Pak Prabowo Saya senang sekali bapak memantik Saya, data Saya tidak benar, silakan bantah data Saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya, izinkan," kata Ganjar mengawali pertanyaannya kepada Prabowo di sesi tanya jawab debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ganjar pun mengungkapkan, penurunan indeks pertahanan Indonesia dimulai Global Based Index yang bersumber Institute for Economics and Peace. "Pak, Global Based Index kita menurut sumber Institute for Economics and Peace kita turun Pak. Kalau close up boleh, saya bawakan ini dari rumah," jelasnya.

"Mari kita bicara data yang benar, Global Militarisation Index kita sumbernya Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) turun, semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Lowy Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS (International Institute for Strategic Studies) sumbernya Military Balance+ turun," jelas Ganjar.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mencecar Prabowo terkait Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Forces (MEF) diperlukan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal yang tidak mencapai target.

"Pak Prabowo Saya mau bertanya kepada bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen. Mengapa terjadi penurunan? dan Apa solusinya?" tanya Ganjar.

Menjawab hal itu, Prabowo mengatakan, dia sebagai Menteri Pertahanan sudah membuat perencanaan namun yang menentukan adalah Menteri Keuangan (Menkeu) khususnya terkait anggaran.

"Jadi Pak Ganjar, Saya sudah buat rencana tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun tetapi kita diganggu oleh Covid dua tahun, di mana terjadi refocusing, jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," jelas Prabowo.

Prabowo pun tidak mau berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, dia mengatakan hanya sebagai tim player. "Jadi sebagai seorang Menteri, sebagi seorang tim player saya harus loyal, jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum," pungkasnya.