BNPB: Pemerintah Berikan Rp500.000 Per Bulan untuk Korban Gempa Sumedang
Selasa, 02 Januari 2024 - 12:36 WIB
loading...
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah akan memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang tidak dapat menempati rumahnya karena rusak pascagempa. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah akan memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp500.000 per bulan bagi warga yang tidak dapat menempati rumahnya karena rusak pascagempa M4,8 di Sumedang, Jawa Barat.
“Dana sebesar 500.000 rupiah per bulan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan. Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan). Silakan. Segera didata. Kalau enggak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” kata Suharyanto, Selasa (2/1/2024).
Suharyanto menegaskan, seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Hal itu dikarenakan tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca juga: Pascagempa Sumedang, BNPB Serahkan Dana Siap Pakai Rp350 Juta
Posko Siaga Nataru, telah dibentuk sehingga pada saat kejadian gempabumi M4,8 Sumedang, seluruh komponen penanggulangan bencana segera bertindak cepat. “Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat,” jelas Suharyanto.
Baca juga: 248 Rumah Rusak Akibat Gempa di Sumedang, Pj Gubernur Jabar: Tak Ada Korban Jiwa
Suharyanto juga meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Tentunya hal ini juga membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dari pendataan itu nantinya maka dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana,” katanya.
“Dana sebesar 500.000 rupiah per bulan ini dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan. Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan). Silakan. Segera didata. Kalau enggak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” kata Suharyanto, Selasa (2/1/2024).
Suharyanto menegaskan, seluruh penanganan sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Hal itu dikarenakan tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca juga: Pascagempa Sumedang, BNPB Serahkan Dana Siap Pakai Rp350 Juta
Posko Siaga Nataru, telah dibentuk sehingga pada saat kejadian gempabumi M4,8 Sumedang, seluruh komponen penanggulangan bencana segera bertindak cepat. “Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat,” jelas Suharyanto.
Baca juga: 248 Rumah Rusak Akibat Gempa di Sumedang, Pj Gubernur Jabar: Tak Ada Korban Jiwa
Suharyanto juga meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Tentunya hal ini juga membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dari pendataan itu nantinya maka dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
