Ganjar Terima Curhatan Nelayan Indramayu soal Bajak Laut: Pemerintah Harus Tindak Tegas!
loading...
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan ribuan nelayan, petambak ikan, dan petani garam di TPI Karangsong, Indramayu, Sabtu (23/12/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan ribuan nelayan, petambak ikan, dan petani garam di TPI Karangsong, Indramayu, Sabtu (23/12/2023). Capres yang didukung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura itu dicurhati adanya aksi bajak laut yang memeras para nelayan saat melaut.
Bajak laut itu diduga berlatar belakang preman yang mencari uang dari memungut liar nelayan atas dalih keamanan. Satu kapal besar biasanya diminta menyerahkan uang sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta tiap kali melaut.
Amirudin, salah seorang nelayan mengaku di hadapan Ganjar bahwa bajak laut itu selalu meminta jatah uang untuk pengamanan dan izin masuk wilayah melaut. "Ada bajak laut, Pak. Mereka meminta uang Rp5 juta, paling kecil Rp2 juta kalau kita pas melaut," katanya.
Menurut Amir, bajak laut itu bukan dari kalangan petugas atau oknum negara, melainkan preman. Biasanya mereka mengendarai kapal speed boat dan menghampiri kapal nelayan.
"Mereka naik kapal cepat, dan minta uang terutama kapal-kapal nelayan yang besar. Uang itu untuk keamanan dan izin masuk wilayah melaut," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bajak laut tersebut.
"Inilah tugas dari Kementerian Kelautan, dari AL, untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum. Kalau enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban, padahal itu enggak ada," tegasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menambahkan untuk pengamanan di laut itu tanggung jawab Sat Polisi Air, bukan preman. "Kalau ada praktik pungli, maka kita sikat," imbuh Ganjar.
Selain soal penindakan bajak laut, capres berambut putih itu juga siap memberikan solusi untuk kemudahan dan kesejahteraan nelayan. Di antaranya sarana prasarana, surat migrasi dipercepat, kemudahan bahan bakar minyak (BBM) serta modal usaha bagi nelayan.
"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," tandasnya.
Bajak laut itu diduga berlatar belakang preman yang mencari uang dari memungut liar nelayan atas dalih keamanan. Satu kapal besar biasanya diminta menyerahkan uang sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta tiap kali melaut.
Amirudin, salah seorang nelayan mengaku di hadapan Ganjar bahwa bajak laut itu selalu meminta jatah uang untuk pengamanan dan izin masuk wilayah melaut. "Ada bajak laut, Pak. Mereka meminta uang Rp5 juta, paling kecil Rp2 juta kalau kita pas melaut," katanya.
Menurut Amir, bajak laut itu bukan dari kalangan petugas atau oknum negara, melainkan preman. Biasanya mereka mengendarai kapal speed boat dan menghampiri kapal nelayan.
"Mereka naik kapal cepat, dan minta uang terutama kapal-kapal nelayan yang besar. Uang itu untuk keamanan dan izin masuk wilayah melaut," jelasnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bajak laut tersebut.
"Inilah tugas dari Kementerian Kelautan, dari AL, untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum. Kalau enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban, padahal itu enggak ada," tegasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menambahkan untuk pengamanan di laut itu tanggung jawab Sat Polisi Air, bukan preman. "Kalau ada praktik pungli, maka kita sikat," imbuh Ganjar.
Selain soal penindakan bajak laut, capres berambut putih itu juga siap memberikan solusi untuk kemudahan dan kesejahteraan nelayan. Di antaranya sarana prasarana, surat migrasi dipercepat, kemudahan bahan bakar minyak (BBM) serta modal usaha bagi nelayan.
"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan alat tangkap atau subsidi solar, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," tandasnya.
(rca)
Lihat Juga :
