Digitalisasi Birokrasi Program Sat Set Ganjar-Mahfud Sikat KKN
loading...
Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memberikan perhatian serius digitalisasi birokrasi secara merata. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memberikan perhatian serius digitalisasi birokrasi secara merata apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024. Program Sikat KKN Ganjar-Mahfud berangkat dari keberpihakan terhadap kepentingan publik dalam bentuk keberanian politik untuk sikat habis koruptor, pungli, dan mafia hukum di segala sektor, baik di desa maupun kota.
Berdasarkan data yang dihimpun, bukan tanpa alasan Ganjar-Mahfud memberikan perhatian serius pada digitalisasi birokrasi. Pasalnya, hal ini merupakan salah satu keberlanjutan dari program yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dimana terlalu banyak kanal aduan publik dan aplikasi pemerintah. Ada sebanyak 27.400 aplikasi yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga terlalu rumit dan lama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah merencanakan program integrasi data ”Satu Data Indonesia” pada 2019, tetapi gagal terlaksana di 2022 karena dugaan
dana dikorupsi.
Berkaca pada hal tersebut, Ganjar-Mahfud akan sat set mengintegrasikan semua aplikasi dan kanal aduan publik menjadi satu platform yang terpusat dengan HP Sakti untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik.
Mengintegrasikan data antar lembaga dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti untuk mempercepat pelayan publik oleh Lembaga terkait dengan memastikan transparansi.
Ganjar-Mahfud sudah mempersiapkan lima langkah implementasinya untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. Pertama, mempersiapkan infrastruktur dan ekosistem digital untuk memastikan akses digital bagi seluruh rakyat.
Kedua, menyusun sistem terintegrasi yang memungkinkan akses data dan layanan secara efektif antara aplikasi dan fitur yang ada. Langkah ketiga adalah melakukan maintenance dan peningkatan keamanan data.
Kelima, Ganjar-Mahfud melakukan standarisasi dan pengumpulan data antar lembaga dengan memastikan keakuratan, keamanan, dan ketersediaan data. Terakhir atau keenam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan setiap lembaga pemerintah dan masyarakat terkait pelayanan publik.
Optimisme Ganjar-Mahfud bukan tanpa dasar. Pasangan Ganjar-Mahfud sudah memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam sejumlah hal.
Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar sudah menerapkan E-Government atau reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi dan sistem pelayanan masyarakat. Ganjar juga sukses dalam penanganan masalah pungli, terutama pungli sopir truk.
Sementara, Mahfud MD aktif dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kriminalisasi Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, kasus Ferdy Sambo, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu.
Program Sikat KKN Ganjar-Mahfud berangkat dari keberpihakan terhadap kepentingan publik dalam bentuk keberanian politik untuk sikat habis koruptor, pungli, dan mafia hukum di segala sektor, baik di desa maupun kota.
Berdasarkan data yang dihimpun, bukan tanpa alasan Ganjar-Mahfud memberikan perhatian serius pada digitalisasi birokrasi. Pasalnya, hal ini merupakan salah satu keberlanjutan dari program yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dimana terlalu banyak kanal aduan publik dan aplikasi pemerintah. Ada sebanyak 27.400 aplikasi yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga terlalu rumit dan lama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Baca Juga :
Ganjar-Mahfud Komitmen Percepat Pembangunan Desa
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah merencanakan program integrasi data ”Satu Data Indonesia” pada 2019, tetapi gagal terlaksana di 2022 karena dugaan
dana dikorupsi.
Berkaca pada hal tersebut, Ganjar-Mahfud akan sat set mengintegrasikan semua aplikasi dan kanal aduan publik menjadi satu platform yang terpusat dengan HP Sakti untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik.
Mengintegrasikan data antar lembaga dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti untuk mempercepat pelayan publik oleh Lembaga terkait dengan memastikan transparansi.
Ganjar-Mahfud sudah mempersiapkan lima langkah implementasinya untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. Pertama, mempersiapkan infrastruktur dan ekosistem digital untuk memastikan akses digital bagi seluruh rakyat.
Kedua, menyusun sistem terintegrasi yang memungkinkan akses data dan layanan secara efektif antara aplikasi dan fitur yang ada. Langkah ketiga adalah melakukan maintenance dan peningkatan keamanan data.
Kelima, Ganjar-Mahfud melakukan standarisasi dan pengumpulan data antar lembaga dengan memastikan keakuratan, keamanan, dan ketersediaan data. Terakhir atau keenam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan setiap lembaga pemerintah dan masyarakat terkait pelayanan publik.
Optimisme Ganjar-Mahfud bukan tanpa dasar. Pasangan Ganjar-Mahfud sudah memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam sejumlah hal.
Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar sudah menerapkan E-Government atau reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi dan sistem pelayanan masyarakat. Ganjar juga sukses dalam penanganan masalah pungli, terutama pungli sopir truk.
Sementara, Mahfud MD aktif dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kriminalisasi Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, kasus Ferdy Sambo, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu.
Program Sikat KKN Ganjar-Mahfud berangkat dari keberpihakan terhadap kepentingan publik dalam bentuk keberanian politik untuk sikat habis koruptor, pungli, dan mafia hukum di segala sektor, baik di desa maupun kota.
(maf)
Lihat Juga :
