Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya

JAKARTA - Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sebuah sistem di mana kekuasaan eksekutif berasal dari badan legislatif atau Parlemen.

Dalam sistem Parlementer , kepala negara biasanya adalah seorang figur seremonial seperti seorang raja atau presiden yang memiliki peran yang lebih simbolis, sementara kepala pemerintahan sebenarnya adalah seorang perdana menteri.

Dalam sistem parlementer, kestabilan pemerintahan sering tergantung pada dukungan mayoritas di Parlemen. Jika perdana menteri kehilangan dukungan mayoritas, maka dapat menyebabkan perubahan pemerintahan, seperti pemilihan umum atau pembentukan koalisi baru untuk membentuk mayoritas yang stabil di Parlemen.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Menurut David P Currie, seorang profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Chicago, Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana Parlemen memegang kekuasaan yang besar dalam mengontrol pemerintah dan membuat kebijakan. Kepala pemerintah (perdana menteri) dipilih oleh Parlemen dan harus mempertahankan dukungan Parlemen untuk terus berkuasa.

Sistem Pemerintahan Parlementer adalah bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif (pemerintahan) berasal dari lembaga legislatif (Parlemen). Model ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah dua entitas terpisah.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Ketergantungan Pemerintah terhadap Parlemen

Pemerintahan parlementer memerlukan dukungan mayoritas di Parlemen. Jika pemerintah kehilangan kepercayaan mayoritas dalam suatu kebijakan atau keputusan, mereka dapat dipecat melalui mosi tidak percaya.

Selain itu, Kabinet adalah bagian integral dari Parlemen dalam sistem parlementer. Anggota kabinet biasanya merupakan anggota Parlemen yang dipilih oleh Perdana Menteri.

2. Peran Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Kepala negara (biasanya seorang raja atau presiden) memiliki peran seremonial dan simbolis. Kekuasaannya terbatas dan tidak memiliki pengaruh politik sebesar kepala pemerintahan.

Sedangkan, kepala pemerintahan (biasanya Perdana Menteri) adalah pemimpin yang efektif dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap keputusan politik.

3. Fleksibilitas dalam Pembentukan Kabinet

Kabinet dalam sistem parlementer dapat diubah atau dibentuk kembali dengan relatif cepat jika terjadi perubahan politik. Hal ini memungkinkan untuk respons yang lebih cepat terhadap isu-isu yang mendesak.

4. Pemisahan Kekuasaan yang Lebih Fleksibel

Dalam sistem parlementer, tidak ada pemisahan yang ketat antara cabang eksekutif dan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, sehingga keputusan politik dapat diambil dengan lebih cepat.

5. Peran Oposisi yang Kuat

Oposisi memiliki peran penting dalam sistem parlementer. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pemerintah, menyediakan alternatif kebijakan, dan mengkritik keputusan-keputusan pemerintah.

Contoh Negara dengan Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Inggris

Sebagai asal-muasal sistem parlementer, Inggris memiliki Parlemen Westminster yang terdiri dari dua badan, yaitu Dewan Rakyat (House of Commons) dan Dewan Bangsawan (House of Lords).

Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang merupakan pemimpin mayoritas di House of Commons. Sistem ini dikenal karena fleksibilitasnya dalam mengubah kekuasaan politik melalui mekanisme pemilihan umum.

2. Jerman

Jerman memiliki sistem parlementer yang unik dengan ciri khas koalisi partai. Kanselir, kepala pemerintahan, dipilih oleh Bundestag, Parlemen Jerman, dan sering kali berasal dari partai yang memimpin koalisi mayoritas.

Proses pengambilan keputusan politik sangat tergantung pada kesepakatan dan negosiasi antar partai.

3. Kanada

Kanada memiliki Parlemen yang terdiri dari Rakyat (House of Commons) dan Senat. Pemimpin partai mayoritas di House of Commons menjadi Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan. Namun, Senat memiliki peran sebagai lembaga revisi dan memberikan pengawasan terhadap keputusan legislatif.

4. Australia

Seperti Kanada, Australia memiliki sistem parlementer dengan dua badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan (House of Representatives) dan Senat. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang berasal dari partai mayoritas di Dewan Perwakilan. Senat memiliki peran penting sebagai badan yang memberikan pengawasan dan revisi terhadap undang-undang.

Itulah ulasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh negara dengan Sistem Pemerintahan Parlementer. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan para pembaca.