Ganjar Gagas Program KTP Sakti, Penyaluran Bansos Jadi Mudah Diawasi
loading...
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam acara silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan akan melanjutkan program bantuan sosial ( bansos ) yang dijalankan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tak sekadar melanjutkan, Ganjar bakal menyempurnakan penyaluran bansos dengan membuat sistem Satu Data Indonesia, melalui program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.
Pakar Hukum Tata Negara Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single identity. Dalam perspekstif sistem pemerintahan digital sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.
Dengan menggunakan single indentity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super app yang canggih.
Baca juga: Sandiaga Jawab Langsung Keluhan Warga soal Bansos: Bukan Hanya Dilanjutkan, Tapi Juga Ditambahkan
"Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital. Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," kata Hestu saat dihubungi, Senin (18/12/2023).
Hestu yang ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governant 5.0. Sementara itu, saat ini Indonesia baru berada di tingkatan Governant 2.0.
"Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya," kata dosen pengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.
Untuk bisa mewujudkan gagasan itu, diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas bidang. Bahkan, gagasan tersebut sejatinya memberikan ruang koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan sebagai konsekuensi negara welfare state.
"Dengan satu data lewat single number identity maka seluruh bantuan akan tepat sasaran dan kontinyuitas bantuan akan tercatat secara sistem elektronik, yang pada akhirnya transparansi akuntabilitasnya terjamin," katanya.
Pakar Hukum Tata Negara Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single identity. Dalam perspekstif sistem pemerintahan digital sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.
Dengan menggunakan single indentity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super app yang canggih.
Baca juga: Sandiaga Jawab Langsung Keluhan Warga soal Bansos: Bukan Hanya Dilanjutkan, Tapi Juga Ditambahkan
"Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital. Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," kata Hestu saat dihubungi, Senin (18/12/2023).
Hestu yang ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governant 5.0. Sementara itu, saat ini Indonesia baru berada di tingkatan Governant 2.0.
"Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya," kata dosen pengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.
Untuk bisa mewujudkan gagasan itu, diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas bidang. Bahkan, gagasan tersebut sejatinya memberikan ruang koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan sebagai konsekuensi negara welfare state.
"Dengan satu data lewat single number identity maka seluruh bantuan akan tepat sasaran dan kontinyuitas bantuan akan tercatat secara sistem elektronik, yang pada akhirnya transparansi akuntabilitasnya terjamin," katanya.
Lihat Juga :
