Debat Pilpres 2024, Ujian untuk Cawapres Tanpa Latar Belakang Ekonomi

Selasa, 19 Desember 2023 - 12:55 WIB
loading...
Debat Pilpres 2024,...
Tiga pasangan capres-cawapres saling menyapa sebelum acara Debat perdana Pilpres 2024. Foto/Dok MPI/Arif Julianto
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres 2024 babak kedua pada Jumat (22/12/2023) malam. Tema yang diangkat dalam debat kali ini adalah Ekonomi (baik ekonomi kerakyatan, ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan, melihat latar belakang pendidikan dan rekam jejak calon presiden, hanya capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi. Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berlatar belakang militer yang memiliki bisnis, sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berlatar belakang pendidikan di bidang hukum dan polisi.

Sementara untuk calon wakil presiden (cawapres) tidak ada satu pun yang memiliki latar belakang pendikan bidang ekonomi. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar pendidikannya di bidang ilmu politik; cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di bidang sains teknologi; sedangkan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berlatar pendidikan di bidang hukum.



"Hanya cawapres nomor urut dua yang menjadi pengusaha atau praktisi bisnis, dan juga berpengalaman sebagai kepala daerah," kata Defiyan dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, untuk mengetahui cara pandang ketiga cawapres pada tema ekonomi, maka yang perlu digali adalah tawaran sistem ekonomi seperti apa yang akan diusung ke depan sebagai antitesa dari arus utama ekonomi dunia saat ini.

"Perlu digali ke arah manakah perekonomian Indonesia melangkah 5-10 tahun ke depan agar mampu mencapai sasaran Indonesia Emas 2045. Produk undang-undang apa saja yang akan diperbaiki sehingga capaian pertumbuhan ekonomi secara periodik mampu menghasilkan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Baca juga: Ini Daftar Nama 11 Panelis Debat Cawapres

Defiyan menambahkan, tema sentral ekonomi kerakyatan juga harus membedah ekonomi dalam perspektif membangun sebuah sistem berbangsa dan bernegara mengacu pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan. Kapasitas ketiga cawapres dalam kaitan pengelolaan ekonomi Indonesia harus berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perlambatan Ekonomi...
Perlambatan Ekonomi Tekan Pendapatan, Agus Taufiq Perindo Desak Perluasan Lapangan Kerja
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Rupiah dan IHSG Menguat,...
Rupiah dan IHSG Menguat, SBY: Ada Good News untuk Kita Semua
Chatib Basri di Ajang...
Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
Relawan Sebut Prabowo...
Relawan Sebut Prabowo Sedang Memimpin Perang Besar Melawan Mafia Ekonomi dan SDA
Kerugian Ekonomi Akibat...
Kerugian Ekonomi Akibat Obesitas Anak Capai Rp5.280 Triliun, Novo Nordisk Perluas Program Pencegahan
BNPP Dorong Percepatan...
BNPP Dorong Percepatan PLBN Seimanggaris, Perkuat Gerbang Negara yang Terhubung ke Koridor Ekonomi BIMP-EAGA
Riau Bhayangkara Run...
Riau Bhayangkara Run 2026 Ciptakan Efek Ekonomi Rp58,9 Miliar
Rekomendasi
Pasar Cemas Tarif Baru...
Pasar Cemas Tarif Baru AS, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.963
Tidar Jakarta Barat...
Tidar Jakarta Barat Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola Program MBG
Purbaya Sebut Penyaluran...
Purbaya Sebut Penyaluran Bansos lewat Kopdes Arahan Langsung Prabowo
Berita Terkini
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Petani Tebu yang Belum...
Petani Tebu yang Belum Merdeka
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Kasus Korupsi MBG, Kejagung...
Kasus Korupsi MBG, Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang
Penipuan Kursus Bahasa...
Penipuan Kursus Bahasa Arab dengan Bonus Umrah Dilaporkan ke Bareskrim, Korban Rugi Ratusan Juta
Infografis
Anggaran Militer Israel...
Anggaran Militer Israel Tahun 2024, Mayoritas untuk Perang Gaza
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved