Beri 'Kartu Kuning' ke Jokowi, Ketua BEM UI: Ini Momentum
A
A
A
DEPOK - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa menjelaskan tujuannya mengangkat buku berwarna kuning usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Dies Natalis ke-68 UI dan peresmian Forum Kebangsaan UI, di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).
Menurut dia, apa yang dilakukannya sebagai bentuk peringatan. Dia mengingatkan agar Presiden menyelesaikan berbagai persoalan. "Ini merupakan aksi simbolik saja. Untuk peringatan," kata Zaadit, di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).
Sebagai Ketua BEM, Zaadit mengaku sudah mendapat dukungan dari BEM fakultas. Aksi simbolik itu dilakukan agar suaranya didengar. "Ini momentum. Kita punya momentum Presiden datang ke UI dan belum tentu akan seperti ini lagi," ucapnya.
Menurut dia, ada tiga hal yang ingin disampaikan kepada Presiden. Pertama, banyaknya kasus gizi buruk di Asmat di Papua.
Dia mengatakan, pembangunan Papua bukan hanya infrastruktur tapi juga pemberdayaan masyarakat. "Kondisi ini agar segera diselesaikan dengan cepat," katanya.
Zaadit juga menegaskan ketidaksetujuannya usulan penjabat gubernur yang akan diisi oleh perwira tinggi Polri.
Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan UU Polkada dan Kepolisian. "Ini sama saja dwifungsi dan seperti kembali pada Orde Baru," tandasnya.
Terakhir yang dikritik adalah mengenai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi tentang Organisasi Mahasiswa yang menurutnya akan mengurangi otoritas mahasiswa.
"Organisasi antaruniversitas nonkeilmuan akan terancam," katanya.
Menurut dia, apa yang dilakukannya sebagai bentuk peringatan. Dia mengingatkan agar Presiden menyelesaikan berbagai persoalan. "Ini merupakan aksi simbolik saja. Untuk peringatan," kata Zaadit, di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).
Sebagai Ketua BEM, Zaadit mengaku sudah mendapat dukungan dari BEM fakultas. Aksi simbolik itu dilakukan agar suaranya didengar. "Ini momentum. Kita punya momentum Presiden datang ke UI dan belum tentu akan seperti ini lagi," ucapnya.
Menurut dia, ada tiga hal yang ingin disampaikan kepada Presiden. Pertama, banyaknya kasus gizi buruk di Asmat di Papua.
Dia mengatakan, pembangunan Papua bukan hanya infrastruktur tapi juga pemberdayaan masyarakat. "Kondisi ini agar segera diselesaikan dengan cepat," katanya.
Zaadit juga menegaskan ketidaksetujuannya usulan penjabat gubernur yang akan diisi oleh perwira tinggi Polri.
Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan UU Polkada dan Kepolisian. "Ini sama saja dwifungsi dan seperti kembali pada Orde Baru," tandasnya.
Terakhir yang dikritik adalah mengenai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi tentang Organisasi Mahasiswa yang menurutnya akan mengurangi otoritas mahasiswa.
"Organisasi antaruniversitas nonkeilmuan akan terancam," katanya.
(dam)