Gelar Rakor, Kemendagri Bahas Peran Pusat dalam Pemilu 2024
Rabu, 13 Desember 2023 - 19:50 WIB
loading...
A
A
A
"Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN," jelas Togap.
"Pemerintah daerah juga diminta untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal," sambungnya.
Selanjutnya Togap menekankan, pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.
"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat," tuturnya.
"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.
"Pemerintah daerah juga diminta untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal," sambungnya.
Selanjutnya Togap menekankan, pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.
"Keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat," tuturnya.
"Indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah," tambahnya.
Lihat Juga :
