Debat Soal Papua dan HAM, Pengamat: Ganjar dan Anies Nilai Plus, Prabowo Tidak Memiliki Pandangan
loading...
Capres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki nilai plus dalam debat capres saat membahas mengenai permasalahan konflik dan pelanggaran HAM di Papua. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki nilai plus dalam debat capres saat membahas mengenai permasalahan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Hal itu disampaikan pengamat militer dari Centra Initiative Al Araf
“Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu cukup jelas dan clear menyampaikan pandangan yang baik terkait dengan komitmennya dalam isu penyelesaian HAM masa lalu, dalam isu reformasi hukum,” kata Al Araf dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
“Jadi saya kalau mau bilang kedua kandidat ini memiliki nilai plus dalam komitmen dan pandangannya untuk empat isu tersebut,” sambungnya.
Meski begitu, Al Araf menilai hal tersebut tidak terlihat dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo lebih bermasalah terhadap isu yang dibahas dalam debat capres tersebut.
“Ketimbang dengan Prabowo-Gibran, yang saya lihat tidak memiliki pandangan yang jelas dan clear. Justru bermasalah dalam beberapa isu terkait dengan Papua. Saya melihat paslon dua jauh lebih banyak persoalan dengan isu tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, jika Prabowo mengedepankan dua pendekatan khususnya pendekatan tentang penguatan aparat dan penegakan hukum dalam penyelesaian konflik Papua, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
“Sudah berulang kali pendekatan penguatan aparat keamanan berlangsung di Papua sebagai jalan penyelesaian konflik Papua, tetapi yang terjadi konflik tidak selesai, yang ada adalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.
“Jadi kalau yang dimaksud paslon nomor 2 penguatan aparat dan penegakan hukum ada dalam konteks pendekatan keamanan, maka itu artinya pilihan pendekatan keamanan dengan jalan yang represif. Yang itu tentu sesuatu yang sudah berulang kali dilakukan dan gagal dilakukan dan justru menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana calon presiden pada Selasa (12/12/2023). Diketahui, dalam debat perdana itu bertemakan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
“Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu cukup jelas dan clear menyampaikan pandangan yang baik terkait dengan komitmennya dalam isu penyelesaian HAM masa lalu, dalam isu reformasi hukum,” kata Al Araf dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
“Jadi saya kalau mau bilang kedua kandidat ini memiliki nilai plus dalam komitmen dan pandangannya untuk empat isu tersebut,” sambungnya.
Meski begitu, Al Araf menilai hal tersebut tidak terlihat dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo lebih bermasalah terhadap isu yang dibahas dalam debat capres tersebut.
“Ketimbang dengan Prabowo-Gibran, yang saya lihat tidak memiliki pandangan yang jelas dan clear. Justru bermasalah dalam beberapa isu terkait dengan Papua. Saya melihat paslon dua jauh lebih banyak persoalan dengan isu tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, jika Prabowo mengedepankan dua pendekatan khususnya pendekatan tentang penguatan aparat dan penegakan hukum dalam penyelesaian konflik Papua, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
“Sudah berulang kali pendekatan penguatan aparat keamanan berlangsung di Papua sebagai jalan penyelesaian konflik Papua, tetapi yang terjadi konflik tidak selesai, yang ada adalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.
“Jadi kalau yang dimaksud paslon nomor 2 penguatan aparat dan penegakan hukum ada dalam konteks pendekatan keamanan, maka itu artinya pilihan pendekatan keamanan dengan jalan yang represif. Yang itu tentu sesuatu yang sudah berulang kali dilakukan dan gagal dilakukan dan justru menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana calon presiden pada Selasa (12/12/2023). Diketahui, dalam debat perdana itu bertemakan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
(hab)
Lihat Juga :
