Komitmen Lanjutkan IKN, Pendekatan Ganjar Beda dari Capres Lain

JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai memiliki komitmen terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara . Meskipun Ganjar akan melakukan pendekatan berbeda dari capres lain.

“Setiap calon yang terpilih nanti pasti ada gaya sendiri dalam mengelola IKN. Ada prioritas yang tentu dilakukan Pak Jokowi akan dihilangkan atau ditunda, pilihan-pilihan itu bisa dilakukan,” ungkap Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, hal ini sangat dipengaruhi seberapa besar kepentingan para capres di IKN. “Pak Ganjar tentu memiliki pandangan berbeda dengan Pak Prabowo, karena Ganjar tahu, positioning Jokowi tidak ada di dia,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, baik paslon Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran memiliki kepentingan di IKN. “Dari sisi paslon 01 atau 03 mereka akan kritis, namun 02 belum clear akan kritis soal apa, karena dia ada saham besar di situ,” sebut Aditya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN."Saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Dan, tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan Ibu Kota," kata Ganjar di Kalimantan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek besar dengan keuntungan besar untuk jangka panjang.

“Ya, kalau dari teori cost and benefit. Ya bisa cost-nya besar tapi benefitnya juga besar untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek, costnya besar, benefitnya kecil,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12/2023).



Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti itu juga menyebut ada keuntungan lain yang didapat Indonesia jika meneruskan pembangunan IKN yakni kepercayaan dari dunia investasi.

“Ada benefit lain yang besar, kepercayaan investor internasional naik karena Indonesia berani melakukan pembangunan IKN di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Trubus menegaskan calon presiden yang menyatakan komitmen pada kelanjutan pembangunan IKN juga harus mempersiapkan perencanaan matang terkait pembiayaan.

Karena tantangan terberat IKN adalah soal pembiayaan. Sesuai amanat UU IKN, pembiayaan IKN diperoleh dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kalau dalam UU IKN, pembiayaan IKN pembangunannya menggunakan sistem KPBU. Sekarang kalau dia berkomitmen ingin konsisten membangun ya berarti dia (capres) sudah punya perencanaan sudah punya program untuk mendatangkan investor. Karena tidak boleh kemudian semuanya APBN, jebol nanti," tegas Trubus.

Oleh sebab itu, Ganjar juga dituntut mempunyai program kerja yang jelas dalam pembangunan IKN. "Makanya ketika dia mengatakan melanjutkan itu kan harus dengan argumentasi yang jelas, diuraikan dalam program kerja,” ucapnya.