Putuskan Kebijakan, Kemendagri Tegaskan Semua Berbasis Data
Selasa, 05 Desember 2023 - 14:30 WIB
loading...
Talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Data Melalui SPBE, Selasa (5/12/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pihaknya dalam memutuskan berbagai kebijakan dilakukan dengan berbasis data. Pandangan ini disampaikan oleh Kabag Program dan Umum Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Benny Malik dalam talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Data Melalui SPBE, Selasa (5/12/2023).
"Contohnya adalah kebijakan Bantuan Langung Tunai yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu kan bergerak, tidak mungkin selamanya miskin," kata Benny Malik.
"Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita akan tahu warga yang tidak lagi masuk kategori miskin. Ini tentunya akan membuat Bantuan Langsung Tunai diterima oleh warga yang sesuai dengan sasaran," tambahnya.
Baca juga: Sinkronisasi Data Kunci Penyusunan Kebijakan Tepat Sasaran
Menurutnya, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah.
Benny memberi contoh, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi cara untuk menghasilkan data yang tepat dalam mengambil sebuah kebijakan.
Menurut Benny, saat ini Kemendagri mempunyai banyak data yang dihasilkan oleh wali data seperti daerah terkait kependudukan. "Transformasi digital melalui, akan membuat semua data tersebut dikumpulkan dalam satu wadah yaitu satu data Indonesia," tutupnya.
"Contohnya adalah kebijakan Bantuan Langung Tunai yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu kan bergerak, tidak mungkin selamanya miskin," kata Benny Malik.
"Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita akan tahu warga yang tidak lagi masuk kategori miskin. Ini tentunya akan membuat Bantuan Langsung Tunai diterima oleh warga yang sesuai dengan sasaran," tambahnya.
Baca juga: Sinkronisasi Data Kunci Penyusunan Kebijakan Tepat Sasaran
Menurutnya, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah.
Benny memberi contoh, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi cara untuk menghasilkan data yang tepat dalam mengambil sebuah kebijakan.
Menurut Benny, saat ini Kemendagri mempunyai banyak data yang dihasilkan oleh wali data seperti daerah terkait kependudukan. "Transformasi digital melalui, akan membuat semua data tersebut dikumpulkan dalam satu wadah yaitu satu data Indonesia," tutupnya.
Lihat Juga :
